Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.
"Tentunya, melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menguasai pengalaman di dunia kerja, sehingga saat lulus nanti mahasiswa ini bisa mendapatkan lapangan kerja yang memadai," kata Pj Sekretaris Daerah Provinsi Malut, DR Abubakar Abdullah, M.Si di Ternate, Senin.
Sehingga, Pemprov Malut mendukung program MBKM dengan menjalin Memorandum of Agreement dengan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.
Menurut Sekprov, Pemprov Malut dan Universitas Khairun Fakultas Ekonomi Bisnis teken kerja sama penyerahan mahasiswa MBKM untuk mendapatkan pengalaman kerja di lingkup Pemprov Malut.
Dia mengatakan, Pemprov Malut terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh komponen dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena sebagai pemerintahan diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik.
Untuk itu, mahasiswa Unkhair diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.
Sebagai informasi, penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Khairun, menjadi titik awal bagi pelaksanaan Program MBKM ini.
Dekan pimpinan Fakultas Ekonomi Bisnis dan pimpinan instansi terkait menandatangani perjanjian dengan penuh semangat, menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung pengembangan mahasiswa melalui program magang.
Sementara itu, Rektor Universitas Khairun, Dr. M. Ridha Ajam, M. Hum menyatakan, berdasarkan laporan, instansi yang menerima mahasiswa MBKM adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Dewan DPRD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan dan Badan Penelitian Pengembangan Daerah.
"Saya berharap Pemprov Malut perlu dukungan koordinasi dan kerjasama dengan semua komponen termasuk dengan Universitas Khairun, dan bagi Pemprov, Universitas merupakan mitra yang strategis untuk bekerja sama khususnya terkait program MBKM," ujarnya.
Sehingga, dengan dilaksanakannya Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Provinsi Malut.
