Ambon (Antara Maluku) - Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon melakukan demo damai menolak kampanye hitam serta mengimbau warga tidak terpengaruh isu negatif yang dilancarkan melalui media massa.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi isu suku agama, ras dan antar golongan (SARA) yang sengaja dihembuskan maupun terjebak politik transaksional," kata Ketua GMKI Cabang Ambon Mezach Andre Luturmas, saat berorasi di perempatan kawasan jalan Pattimura, Kota Ambon, Kamis.
Para aktivitas GMKI memandang Pilpres merupakan momentum dan proses politik sangat bermakna, strategis serta menentukan eksistensi arah perjalanan bangsa dan negara lima tahun mendatang, tetapi perlu diwujudkan berdasarkan ketulusan dan cinta kasih.
Mereka meyakini dua pasangan Capres - Cawapres yang diusung koalisi partai politik memiliki kapabilitas dan kualitas serta dapat memberikan instrumen bagi perkembangan bangsa dan negara lima tahun mendatang seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945.
Karena itu, para aktivis mengimbau masyarakat tidak terpengaruh isu negatif yang disiarkan media cetak maupun elektronik tentang pasangan Calon Presiden - Wakil Presiden, karena tidak mencerminkan pembelajaran politik serta cenderug menyesatkan.
Masyarakat diminta turut berperan aktif dengan menjadi sosial kontrol kepada pihak penyelenggara yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku, agar mereka dapat bersikap netral dan profesional dalam menyelenggarakan Pilpres.
Begitu pun kepada tim pemenangan dan relawan pasangan Capres - Cawapres juga diminta untuk tidak memainkan strategi politik yang bersifat negatif, bahkan mengintervensi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya.
"Tindakan intervensi tim pemenangan melalui kampanye hitam secara otomatis dapat menciderai wajah demokrasi dan tatanan kehidupan beragama bangsa Indonesia," ujar mereka.
Sedangkan aparat penegak hukum juga diminta bekerja ekstra dalam mengamankan proses penyelenggaraan Pilpres pada 9 Juli mendatang, dengan tetap menjunjung tinggi netralitasnya.
"TNI dan Polri di daerah ini harus bekerja ekstra dengan menjunjung tinggi netralitasnya serta bertindak tegas guna mencegah terjadinya berbagai pelanggaran dalam pesta demokrasi lima tahun mendatang," ujar para aktivis.
Pilpres 9 Juli 2014 diikuti pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
