Dispar Maluku harapkan bantuan bus pariwisata dari kemenhub layani turis

Ambon (ANTARA) - Dinas Pariwisata Maluku mengharapkan adanya bantuan bus pariwisata dari Kementerian Perhubungan guna melayani setiap kunjungan wisatawan terutama dalam jumlah besar dengan menggunakan kapal-kapal pesiar asal mancanegara.

"Kami menginginkan adanya bus pariwisata di provinsi ini, sebab pariwisata menjadi leading sector tetapi banyak kebutuhan ketika tamu datang dalam jumlah besar, kita tidak punya bus," kata Plh Kadis Pariwisata Maluku Muddi Wael di Ambon, Kamis.

Penjelasan Plh kadis disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Maluku.

Dia mencontohkan kehadiran kapal pesiar MV Vasco da Gama yang sandar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon pada 12 Desember 2024 yang membawa ribuan turis mancanegara.

Kemudian masih ada kapal pesiar lainnya seperti MV Scenic Eclipse II pada 9 September 2024 dan Pasific Explorer pada 25 Juni 2024 yang masuk ke Pulau Ambon.

Menurut dia, untuk melayani kehadiran para turis asing dalam jumlah besar seperti ini agak kesulitan karena Dispar Maluku tidak memiliki bus pariwisata.

"Kita meminta di Perusahaan Daerah Panca Karya dan berkoordinasi dengan Dishub untuk bisa memberikan pelayanan bagi para turis, sehingga meminta dukungan DPRD provinsi untuk dikomunikasikan ke Kemenhub," ujarnya.

Dia juga mengakui ada banyak event daerah bisa dilaksanakan setiap tahun yang diusulkan semua kabupaten/kota namun belum bisa terakomodir akibat terkendala anggaran yang minim sehingga Dispar provinsi tidak bisa membantu usulan setiap daerah.

"Rakor dispar provinsi mendapatkan banyak usulan dari 11 kabupaten/kota untuk pengembangan destinasi wisata, tetapi terkendala anggaran yang terbatas sehingga meminta DPRD provinsi membantu memperjuangkan dukungan anggaran untuk pengembangan destinasi menjadi ikon di 11 kabupaten/kota," ucapnya.

Kemudian masih ada program pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sebab banyak sekali produk-produk yang belum mendapatkan sertifikat HAKI dan belum bisa dilakukan pelatihan di kabupaten/kota.

"Untuk SDM pariwisata, banyak tamu yang komplain terkait pelayanan yang belum maksimal sehingga perlu diberikan pelatihan bagi tenaga-tenaga pemandu wisata di semua daerah," kata dia.

Dispar Maluku pada 2025 mendapatkan anggaran Rp11.164 miliar dan untuk alokasi belanja pegawai sudah lebih dari Rp6 miliar, maka tersisa Rp4 miliar lebih yang harus dibagi ke empat bidang.

"Kami jujur saja pariwisata menjadi leading sector tetapi anggaran yang didapat kecil dan tidak bisa menjawab usulan serta kebutuhan 11 kabupaten serta kota," tandasnya.