Jakarta (ANTARA) - Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga 80 persen merupakan langkah rasional dalam mengoptimalkan belanja negara.
Pemangkasan itu dilakukan terhadap total anggaran Kementerian PU sebesar Rp110,95 triliun, yang awalnya dialokasikan pada 2025, menjadi hanya Rp29,95 triliun.
Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pergeseran prioritas dalam pembangunan nasional agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.
"Hingga saat ini, pemerintah belum merinci proyek mana saja yang akan dipangkas, tetapi jika merujuk pada distribusi anggaran dalam 10 tahun terakhir, pemangkasan seharusnya difokuskan pada proyek-proyek yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat kecil, seperti jalan tol berbayar dan proyek strategis nasional (PSN) yang tidak urgen," kata Achmad kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Dirinya menilai jalan tol berbayar memang dapat meningkatkan konektivitas, tetapi pengguna utamanya adalah kelompok menengah atas dan sektor bisnis.
Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan infrastruktur yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
Sebaliknya, anggaran untuk sektor sanitasi, air bersih, dan irigasi harus tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Infrastruktur sanitasi dan sistem penyediaan air minum (SPAM), yang dalam satu dekade terakhir hanya mendapat alokasi 17,20 persen dari total anggaran, perlu mendapat perhatian lebih besar.
Sebelumnya, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti membenarkan bahwa terdapat pemangkasan anggaran kementeriannya sebesar 80 persen.
Efisiensi itu menyebabkan pemangkasan anggaran hingga Rp81 triliun dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp110 triliun mengikuti adanya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
Merespons hal ini, Achmad memandang pemangkasan anggaran infrastruktur dapat menjadi peluang bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk lebih fokus pada peningkatan daya beli masyarakat kelas menengah dan penciptaan lapangan kerja.
Selama ini, proyek infrastruktur berskala besar tidak selalu memberikan dampak langsung pada kesempatan kerja bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Dalam konteks ini, alih-alih terus mendorong proyek-proyek infrastruktur besar yang membutuhkan investasi jangka panjang, pemerintah sebaiknya mengalihkan fokus ke sektor-sektor yang dapat memberikan dampak ekonomi lebih cepat," terangnya.
Selain itu, program-program yang mendorong daya beli masyarakat, seperti subsidi energi, bantuan untuk UMKM, dan insentif bagi industri padat karya, perlu menjadi prioritas guna menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.
Lebih lanjut, Achmad menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap penting, tetapi harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan investor atau kelompok ekonomi tertentu.
Infrastruktur yang inklusif, seperti jalan umum gratis, angkutan massal murah, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, harus lebih diutamakan dibandingkan proyek komersial seperti jalan tol berbayar.
Sebab, selama satu dekade terakhir, belanja infrastruktur di Indonesia lebih banyak dialokasikan untuk proyek jalan tol dan PSN.
Berdasarkan data, bidang Bina Marga yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan dan jembatan memperoleh alokasi terbesar, yaitu 44,01 persen dari total anggaran infrastruktur.
Sebaliknya, sektor-sektor esensial bagi kesejahteraan rakyat kecil, seperti sanitasi, air bersih, dan perumahan rakyat, hanya memperoleh sekitar 24,5 persen.
"Jalan tol yang sebagian besar berbayar ini memang meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi pengguna utamanya adalah masyarakat kelas menengah atas dan sektor bisnis yang bergerak di bidang logistik. Infrastruktur ini tidak secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, yang lebih membutuhkan akses terhadap hunian layak, sanitasi yang baik, serta air bersih yang terjangkau," tuturnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ekonom: Pemangkasan anggaran PU jadi langkah rasional Presiden Prabowo
