Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memfokuskan pembangunan Sumberdaya manusia (SDM) dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tematik 2025.
"Hal ini sesuai Sapta Cita Pemerintahan pada poin yang ke-3 yakni, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas," kata Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam di Ambon, Rabu.
Berkaitan dengan hal itu Vanath menyampaikan saat ini Maluku sedang berada dalam tahap penting penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), proses ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Apalagi dengan hadirnya SKALA dan DFAT (Departemen Of Foreigin Affairs and Trade) yang membantu pemerintah mendorong kolaborasi antara masyarakat sipil dan perangkat daerah.
Menurutnya, pembangunan (SDM) di Provinsi Maluku merupakan prioritas penting untuk mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.
Dengan kondisi geografis kepulauan yang menantang, upaya pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi lokal.
Di bidang pendidikan, pemerintah terus berupaya membangun dan merehabilitasi fasilitas sekolah di daerah terpencil, meningkatkan kompetensi guru, serta menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
Sementara itu, sektor kesehatan ditingkatkan melalui pembangunan fasilitas layanan dasar seperti Puskesmas, program gizi dan imunisasi, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat.
Untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja yang terampil, berbagai pelatihan vokasi dan kewirausahaan diselenggarakan, khususnya di sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian, yang merupakan potensi utama Maluku.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penguatan UMKM, koperasi, dan pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan produktif. Di era digital, upaya peningkatan literasi teknologi juga mulai digencarkan melalui pelatihan IT dan penyediaan infrastruktur digital di wilayah terpencil.
"Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran adalah salah satu fondasi utama dalam menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dan berkeadilan," ucapnya.
Ini adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam memainkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Daerah," ujarnya.
Lebih lanjut, Wagub menyampaikan kehadiran organisasi masyarakat sipil dalam forum ini mencerminkan peran masyarakat sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah.
Sebai penutup, dirinya mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama membangun komunikasi yang terbuka dengan dialog yang konstruktif.
“Diharapkan dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi ini perencanaan dan penganggaran daerah dapat berjalan dengan baik,” kata Wagub.*