Malra (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2025.
Forum ini bertujuan menyelaraskan rancangan awal Renstra OPD dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang sedang disusun.
Melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Ambon, Sabtu (27/7), kegiatan berlangsung di Aula kantor Bupati Langgur dibuka oleh Wakil Bupati Malra Carlos Viali Rahantoknam.
Dalam sambutan, Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam mengatakan forum penyusunan renstra OPD s penting sebagai ruang strategis untuk menyatukan persepsi antar perangkat daerah, guna memastikan sinergi dan keselarasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
"Melalui forum ini, kita bahas dan sepakati isu-isu penting yang akan diakomodasi dalam rencana intervensi pembangunan ke depan. Renstra harus menjawab langsung kebutuhan masyarakat serta mendukung visi dan misi kepala daerah," kata dia.
Forum ini turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Plt. Sekretaris Daerah, para staf ahli, pimpinan OPD, instansi vertikal, BUMN/BUMD, tokoh adat, organisasi masyarakat, pemuda, perempuan, dan unsur media.
Menurut Rahantoknam, Bupati Thaher menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra OPD selaras dengan visi misi kepala daerah serta menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Renstra OPD bukan hanya dokumen administratif, melainkan komitmen strategis yang harus mampu menjabarkan visi pembangunan ke dalam program yang berdampak,”ujar dia.
Bupati Thaher dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Forum Renstra menjadi sarana strategis untuk menjaring masukan, memperkuat sinergi antar OPD, dan memastikan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan dapat diukur secara objektif dan realistis.
Sejumlah isu strategis yang mengemuka dalam forum ini antara lain penguatan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, peningkatan daya saing ekonomi daerah, digitalisasi pelayanan publik, dan penanganan dampak perubahan iklim.
Forum Renstra ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen Renstra masing-masing OPD sebelum ditetapkan secara resmi.
Melalui forum ini, Pemerintah Daerah berharap dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan dan memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan.
Carlos menyebut jika Bupati Thaher menekankan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra.
Pertama, konsistensi Renstra dengan RPJMD, agar setiap dokumen perencanaan logis, relevan, dan mendukung target kinerja daerah.
Kemudian, kolaborasi antar OPD, sebagai kunci menjawab isu-isu pembangunan yang bersifat lintas sektor serta Ketaatan pada timeline karena Renstra harus ditetapkan satu bulan setelah RPJMD atau paling lambat 20 September 2025.
Bupati juga menyoroti pentingnya menghindari pola kerja sektoral.
"Tidak boleh lagi ada OPD yang bekerja sendiri-sendiri. Semua program harus terintegrasi dan saling mendukung demi capaian pembangunan yang maksimal," ujarnya.
Ia pun mengingatkan forum ini merupakan ruang partisipatif terakhir sebelum penyusunan akhir Renstra. Sejatinya, seluruh peserta diminta untuk aktif berdiskusi dan memberikan kontribusi terbaik. (DS).
