Ambon (Antara Maluku) - Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Wiyarto menyatakan, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) merupakan komponen bangsa yang mempunyai peran dan fungsi strategis dalam mendukung tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Begitu pentingnya peran dan fungsi Pepabri, sehingga memerlukan komitmen yang tinggi serta ketulusan dari seluruh anggotanya untuk tetap ikut berkontribusi, baik bersifat materil maupun non materil dalam mendukung program pemerintah di Provinsi Maluku," kata Mayjen Wiyarto, di Ambon, Rabu.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI M B Taufik, pada acara Pembukaan Musyawarah Daerah XI DPD Pepabri Provinsi Maluku, Pangdam mengatakan, sebagai daerah rawan konflik komunal dan separatis, Maluku sangat membutuhkan jiwa-jiwa kesatria yang telah terpatri di sanubari para anggota Pepabri.
"Old soldiers never die, they just fade away," (jiwa keprajuritan tidak pernah mati, tetapi hanya berkurang seiring bertambahnya usia), katanya.
"Jiwa keprajuritan rela berkorban, pantang menyerah dan komit terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberikan, telah menjadikan organisasi Pepabri sangat diperlukan perannya dalam menyikapi persoalan bangsa ini," katanya.
Pangdam Wiyarto mengatakan, perkembangan situasi dan kondisi negara tidak terlepas dari situasi dan kondisi global yang sangat dinamis.
Setiap peristiwa yang terjadi tidak berdiri sendiri, selalu ada kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang lain dalam sebuah skenario yang lebih besar. Hal tersebut menuntut kemampuan dan kearifan seluruh komponen bangsa dalam membaca dan menyikapi setiap persoalan yang melanda negara ini.
"Peristiwa Tolikara di Papua yang sangat cepat tersiar dan tersebar ke seluruh dunia dalam berbagai macam versi berita yang berbeda, telah menimbulkan penafsiran yang berlainan dan terjadi pro dan kontra sesama anak bangsa yang dapat menimbulkan konflik yang lebih besar," ujarnya.
Karena itu, pemerintah dan TNI mengambil langkah cepat untuk meredam gejolak tersebut dengan mengundang semua komponen masyarakat di wilayah masing-masing untuk duduk bersama dan mengambil langkah-langkah antisipatif agar permasalahan tersebut tidak meluas.
"Diharapkan dalam musyawarah daerah ini, Pepabri dapat mengambil sikap dan keputusan untuk menyikapi peristiwa-peristiwa yang mengarah dan mengancam keutuhan dan kedaulatan negara yang kita cintai ini dalam kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh organisasi maupun perorangan sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara, sehingga keberadaan organisasi Pepabri dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah ini," kata Pangdam Wiyarto.
