Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan upaya penyuluhan kehutanan memiliki keterkaitan erat dengan salah satu program prioritas pemerintah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Rohmat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan hal ini senada dengan aturan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
“Koperasi berfungsi sebagai wadah kolektif bagi para penyuluh kehutanan, Kelompok Tani Hutan (KTH), dan masyarakat desa hutan untuk memperkuat akses permodalan, meningkatkan daya saing produk hasil hutan, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal,” ujar Wamenhut Rohmat.
Lebih lanjut, ia menilai hal ini penting mengingat KTH cukup berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Berdasarkan data Kemenhut, nilai transaksi ekonomi (NTE) yang dihasilkan oleh KTH per Selasa (21/10) adalah sebesar Rp3,018 triliun.
Angka ini juga senada dengan kinerja program Perhutanan Sosial, di mana Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) dalam periode yang sama tercatat sebesar Rp1,005 triliun dari 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ada dan dibina.
“NTE KTH dan NEKON menjadi indikator keberhasilan penyuluh kehutanan dalam pendampingan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap PDB nasional dari sektor non-swasta,” kata Rohmat.
Peran penyuluh kehutanan, lanjut dia, sangat berperan dalam capaian NTE KTH yang berasal dari aktivitas ekonomi 10.094 KTH, yang turut didampingi oleh 3.138 penyuluh ASN, 6.029 penyuluh swadaya masyarakat, dan 883 penyuluh swasta.
“Belum termasuk NEKON dari program Perhutanan Sosial yang mencapai Rp1 triliun dari 3.146 kelompok yang didampingi 2.137 pendamping, di mana 58,8 persennya adalah penyuluh kehutanan,” ujar dia.
Pemerintah, lanjut dia, menargetkan peningkatan NTE KTH setiap tahunnya melalui penguatan kelola usaha dan pembinaan berkelanjutan. Untuk mendukung hal itu, Kemenhut berkomitmen terus meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan, termasuk dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan penyuluhan kehutanan.
Kemenhut pun telah menghadirkan kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Penyuluhan Kehutanan 2025 di Jakarta dengan tema “Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan”.
“Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, merupakan investasi jangka panjang yang lambat laun mengubah perilaku masyarakat,” kata Rohmat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamenhut: Penyuluhan kehutanan berkaitan dengan Kopdes Merah Putih
