Ternate, 15/3 (Antara Maluku) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut), akan melanjutkan pembangunan Keraton Kesultanan Bacan dengan menggunakan anggaran APBD tahun 2016 senilai Rp2 miliar.
"Meskipun mendapat penolakan dari Sultan Bacan, Pemda Halsel memastikan akan melanjutkan pembangunan kedaton Kesultanan Bacan di bukit Asombang Labuha Kecamatan Bacan," kata Plh Bupati Halsel, Helmi Surya Botutihe di Ternate, Selasa.
Dia mengatakan, pembangunan Keraton Kesultanan Bacan tersebut tetap dilaksanakan dan tahun ini sudah memasuki tahap ke dua untuk progress pekerjaan.
Selain itu, pembangunan kedaton kesultanan Bacan pada tahap pertama telah dilaksanakan pemugaran lahan dan peletanan batu pertama dengan menghabiskan anggaran kurang lebih Rp1 miliar dan untuk tahap kedua yang pekerjaannya dilaksanakan di 2016 ini, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar lebih.
"Jadi, untuk tahap ke dua pekerjaannya dilaksanakan di tahun 2016 ini, anggarannya sekitar Rp2 miliar. memang ini belum cukup tapi kami berharap ada penambahan dari Provinsi," katanya.
Oleh karena itu, Pemkab Halsel menargetkan pembangunan Keraton Kesultanan Bacan, termasuk infrastruktur lain yang berada satu kawasan dengan area kedaton, sudah rampung pada 2017 mendatang ditargetkan semuanya sudah rampung, termasuk infrasktruktur yang ada sekitar Keraton Kesultanan Bacan.
Sedangkan, untuk anggaran kedaton dan berbagai infrasktruktur fasilitas lainnya yang juga dibangun dikawasan sekitar kedaton tersebut, direncanakan menghabiskan anggaran sekitar Rp50 miliar.
"Jadi, dari total dana yang proyeksikan untuk pembangunan Keraton Kesultanan Bacan senilai Rp50 miliar, tetapi itu bukan hanya keraton, sudah termasuk infrastruktur yang ada di kawasan kedaton tersebut," katanya.
Terkait adanya penolakan dari sri Sultan Bacan, Helmi mengaku belum mengetahui pasti. yang jelas akan dikomunikasikan lagi oleh Pemda dengan Sultan, karena pembangunan kedaton dan fasilitas lain yang ada di aera itu menjadi penting untuk icon Bacan ke depan.
"Kalau ada surat penolakan dari Kesultanan itu saya belum lihat suratnya, mungkin itu disampaikan ke DPRD dan kita akan komunikasikan lagi dengan Sultan," katanya.
