BNPT Koordinasikan Satgas Pemberantasan Terorisme ke Kemenpolhukam

Jakarta, 5/10 (Antara Maluku) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengoordinasikan  pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga dalam upaya pemberantasan terorisme kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

"(Satuan tugas pemberantasan terorisme) Itu sudah dimajukan, tadi saya lapor ke pak Menkopolhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan), sudah di meja pak Menko tinggal ditandatangani," kata Kepala BNPT Suhardi Alius usai mengikuti rapat koordinasi dengan Menkopolhukam Wiranto, Jakarta, Rabu.

Setelah mendapat persetujuan dari Menkopolhukam Wiranto, maka dia mengatakan pihaknya akan mengumpulkan dan mengadakan rapat dengan masing-masing kementerian dan lembaga untuk membicarakan peran mereka dalam pemberantasan terorisme.

Suhardi mengatakan pihaknya akan melibatkan semua kementerian yang mempunyai korelasi dengan tugas BNPT termasuk dalam pembuatan kebijakan, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk juga kaum intelektual.

Dia mengatakan pihaknya juga akan melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait rincian tugas masing-masing kementerian dan Lembaga yang tergabung pada pembentukan satuan tugas pemberantasan terorisme itu.

Sebelumnya, Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan satgas ini dibentuk untuk merumuskan bagaimana pola-pola penanggulangan yang efektif dengan program deradikalisasi, kontraradikalisasi, termasuk sebagai jembatan dari seluruh kementerian.

BNPT juga memetakan kantong-kantong radikalisme terutama yang melibatkan narapidana yang masih berada di dalam penjara ataupun mantan narapidana yang sudah kembali ke masyarakat.

Karena itu, kerja sama dengan berbagai lini kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial diperlukan untuk mengedukasi masyarakat, terutama keluarga narapidana, tentang bahaya pengaruh radikalisme.

"Kami akan reaktualisasi melalui pembentukan 'task force' yang berisi wakil-wakil dari kementerian yang terkait dengan penanggulangan terorisme. BNPT akan menjadi 'leading sector' untuk bisa memformulasikan (upaya penanggulangan terorisme)," tutur mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu.