"Pada tingkat lokal dan nasional, pengelolaan risiko bencana, telah dan selalu menjadi prioritas Indonesia," kata Wapres dalam pernyataannya saat acara GPDRR 2019 di Pusat Konferensi Internasional Jenewa (GCIC) pada Kamis (16/5).
Menurut JK, pemerintah telah menginstruksikan sejumlah badan serta para pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi bencana.
Wapres menjelaskan Presiden Joko Widodo memerintahkan implementasi kemitraan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta mengintegrasikan rencana pembangunan yang mencakup pengurangan risiko bencana dan koordinasi pemerintah daerah dan nasional, serta penerapan pengurangan risiko bencana yang berbasis ilmu pengetahuan.
"Dalam rangka memperkuat kemitraan dimaksud, di tingkat lokal dan nasional, kami menerapkan pendekatan pentahelix, yang meliputi antara lain, pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil," kata Wapres.
Selain itu, dalam upaya integrasi pengurangan risiko bencana dalam agenda pembangunan, Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan perspektif pengurangan risiko bencana ke dalam seluruh aspek rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
Wapres tiba di CICG pada sekitar pukul 08:40 waktu setempat atau pukul 13:40 WIB.
Dia disambut oleh Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Bidang Pengurangan Risiko Bencana, Mami Mizutori.
Wapres mendapat kesempatan pertama menyampaikan pernyataan resmi. Sejumlah pemimpin dunia lainnya juga menyampaikan pernyataannya antara lain Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail, Wakil Perdana Menteri Mongolia Enkhtuvshin Ulziisaikhan, serta Wakil Perdana Menteri Tajikistan Mahmadtoir Zoir Zokirzoda.
Forum ke-6 GPDRR itu diselenggarakan pada 15-17 Mei 2019 di Pusat Konferensi Internasional Jenewa (CICG).
Sidang tersebut membahas kondisi terkini sejumlah bangsa dalam mengimplementasikan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana Periode 2015-2030.
