DPRD ajak warga dan parpol tolak people power

Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku mengajak masyarakat dan parpol di daerah ini untuk tidak menyikapi ajakan menunjukkan kekuatan rakyat (people power) saat penetapan hasil pemilu serentak 2019 oleh KPU RI tetapi perlu membangun rekonsiliasi guna menjaga persatuan bangsa.

"Imbauan people power dari orang tidak bertanggungjawab seperti itu tidak perlu disikapi dan kita orang Maluku tidak perlu takut," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Senin.

Sesuai jadwal pentahapan pemilu serentak 2019, KPU RI akan melakukan penetapan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut berapa yang akan menang nanti pada tanggal 22 Mei 2019.

Menurut dia, meski pun tahapan penghitungan rekapitulasi suara di KPU RI sementara berjalan, namun dari sejumlah provinsi yang sudah rampung dilakukan penghitungan terlihat jelas pasangan nomor urut satu Jokowi-Ma'ruf Amin sudah dipastikan menang.

Jadi sebenarnya tidak perlu diwacanakan lagi yang namanya aksi unjuk kekuatan rakyat yang turun ke jalan, atau ke KPU RI untuk melakukan aksi.

"Daripada memikirkan 'people power', lebih baik kita yang sebangsa dan setanah air ini meski pilihan politiknya berbeda, namun kita sebaiknya tetap bersatu dan mari kita dukung yang sudah menang," tegas Richard.

Jangan sampai akibat kepentingan sekelompok orang atau pribadi lalu mau menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan siapa yang mengancam akan mendapat ganjarannya sesuai aturan yang berlaku.

Sehingga untuk seluruh lapisan masyarakat maupun partai-partai politik yang ada diimbau untuk tetap bersatu mendukung siapa pun pemimpin bangsa dan negara ini yang akan ditetapkan KPU RI sebagai pemenang pemilu.