Ambon (ANTARA) - Pemerintah provinsi Maluku berharap kepemimpinan kedua Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI didampingi KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI akan dilantik pada Minggu (20/10) dapat membawa perubahan terhadap pembangunan di daerah ini , terutama mewujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan nasional (LIN).
"Kami berharap di masa kepemimpinan kedua Presiden Jokowi didampingi Wapres KH. Ma'ruf Amin, dapat merealisasikan Maluku sebagai LIN," ujar Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, di Ambon, Sabtu.
Menurutnya, LIN yang telah dicanangkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pelaksanaan Sail Banda pada 2010, bukan tanpa alasan, mengingat Maluku merupakan provinsi penyumbang sepertiga dari total produksi ikan nasional yang mencapai 3.9 juta ton per tahun.
Bahkan saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sudah menangkap aspirasi masyarakat dan berjanji menjadikan Maluku sebagai LIN, tetapi hingga saat ini belum terwujud.
Selain LIN, pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin juga diharapkan dapat segera mewujudkan harapan delapan provinsi dengan karakteristik kepulauan dengan menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan menjadi Undang-Undang (UU).
"Selama ini Presiden Jokowi menyatakan Indonesia adalah poros Maritim terbesar dunia. Negara maritim tentu salah satu indikatornya ada provinsi kepulauan karena luas laut di provinsi ini semuanya diatas 90 persen," katanya.
Provinsi Maluku misalnya memiliki luas laut sebesar 93,4 persen dan sisanya adalah daratan. Perairan Maluku juga menjadi surga bagi ribuan kapal ikan dalam dan luar negeri untuk menangkap berbagai jenis ikan bernilai ekonomis tinggi di pasaran dunia.
Laut sebagai penghubung antarwilayah di Maluku, sejauh ini tidak dihitung dalam pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga anggaran pembangunan untuk daerah dengan karakteristik Kepulauan cenderung lebih kecil dibanding provinsi yang berkarakteristik wilayahnya adalah daratan.
Selain itu, delapan provinsi Kepulauan ini merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan negara dari sektor perikanan dan kelautan.
Wagub juga berharap Presiden Jokowi dapat menetapkan "participating interest" 10 persen atau hak partisipasi bagi Maluku untuk turut serta dalam pengelolaan Ladang Gas Abadi Blok Masela yang ditangani perusahaan minyak dan gas (migas) asal Jepang Inpex Coorporation di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
"Diharapkan PI 10 persen untuk Maluku dapat segera ditetapkan sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta rencana eksploitasi Gas Abadi Blok Masela dapat dipercepat dari jadwal yakni tahun 2027 mendatang," katanya.
