Ambon (ANTARA) -
Wakil ketua komisi IV DPRD Maluku, Ruslan Hurasan menyayangkan penyaluran bantuan dana bergulir dari Dinas Koperasi dan UKM provinsi Maluku kepada dua kelompok penerima di Kabupaten Kepulauan Aru tidak tepat sasaran.
"Ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian kita terkait dengan dana bergulir 2019 yang diluncurkan oleh pemerintah daerah senilai Rp1,3 miliar itu ketika komisi melakukan peninjauan lapangan saat pengawasan di lapangan dan menemui kelompok penerima," kata Ruslan di Ambon, Sabtu.
Di Kabupaten Kepulauan Aru misalnya, komisi sangat menyayangkan penyalurannya tidak sesuai sasaran oleh dua penerima bantuan.
Menurut dia, mestinya ada dua kelompok penerima itu harus didorong ke jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena mereka mempunyai kapasitas untuk bisa mendapatkan bantuan lewat KUR dan bukannya dana bergulir.
"Kami justru mengharapkan dana bergulir itu bisa mendorong ekonomi masyarakat terutama mereka yang tergolong usaha kecil dan menengah pada beberapa kabupaten/kota dengan pendekatan hasil-hasil bumi, terutama bidang perikanan harus didorong untuk mereka," ujarnya.
Sehingga pemerintah daerah harus memperhatikan kembali kelompok- kelompok usaha kecil menengah yang ada.
Untuk Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, komisi justeru melihat penyaluran dana bergulir berjalan secara baik karena turun langsung di lapangan, terutama ada kelompok penerima bantuan di pasar itu juga dianggap tepat sasaran karena menyentuh sekali ekonomi mereka.
Kemudian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan masalah klasik dimana banyak sekali persoalan pendidikan terkait dengan pemerataan guru, kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu di beberapa sekolah.
Sejak kewenangan SMA/SMK dan SLB diserahkan ke provinsi, banyak aset- aset infrastruktur sekolah yang harus menjadi perhatian serius pemprov Maluku untuk diperhatikan.
"Memang benar dana alokasi khusus pendidikan itu besar, tetapi harus menjadi prioritas terutama di wilayah-wilayah terpencil, bagaimana guru dan infrastruktur sekolahnya sekaligus bagaiman menangani hak-hak mereka," tandas Ruslan.
