Komisi III DPRD Maluku belum pastikan pelaksanaan mudik gratis 2020

Ambon (ANTARA) -
Komisi III DPRD Maluku belum dapat memastikan pelaksanaan program mudik gratis pada 2020 menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan khususnya Idul Fitri dan Natal atau pun tahun baru.

"Program mudik gratis ini sangat tergantung dengan kondisi penyebaran virus corona ini sehingga kita belum bisa memastikan apakah dapat dilaksanakan pada 2020 atau tidak," kata ketua komisi III DPRD Maluku, Anos Yeremias di Ambon, Sabtu.

Menurut dia, yang namanya mudik gratis menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan di Maluku dilakukan sejak 2017 dan harapan dari program ini adalah ikut membantu masyarakat Maluku yang hendak merayakan hari besar keagamaan khusus Idul Fitri dan Natal ke kampung halamannya.

Oleh karenanya program ini diharapkan terus berjalan, tetapi mengingat kondisi dunia secara global dan juga berdampak ke Maluku, maka mudik lebaran ini ada kemungkinan tidak dilakukan karena sesuai prediksi Badan Intekejen Negara (BIN) yang disampaikan ke media massa.

BIN memprediksikan penyebaran virus corona atau COVID-19 akan mencapai puncaknya pada Juli 2020, maka dengan mempertimbangkan prediksi ini sehingga sangat mungkin mudik gratis pada 2020 tidak dilaksanakan.

"Tergantung perkembangan situasi dan jangan memaksakan sesuatu harus dilakukan kalau kondisi penyebaran virus ini sendiri belum diprediksi kapan berakhir," tegas Anos.

DPRD juga memperhatikan perkembangan media massa yang menginformasikan perkembangan penyebaran virus ini sebagai sebuah referensi.

"Karena itu terhadap program itu nanti kita melihat dan diharapkan masyarakat juga bisa mengikuti anjuran pemerintah sehingga tidak melakukan perjalanan ke mana-mana untuk sementara waktu," tandasnya.

"Lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi masalah kemudian kita harus berembukan untuk menyelesaikan karena itu tidak efektif," katanya lagi.

Untuk masalah prediksi BIN ini, komisi juga telah melakukan konfirmasi dengan pihak terkait di Jakarta dan membenarkan kalau prediksi tersebut diperkirakan pada Juli 2020 terjadi puncak penyebaran virus corona.

"Kita tetap melihat perkembangan dan jangan memaksakan agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat," katanya.