Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku mengakui masih ditemukan adanya keluhan warga terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah yang belum merata kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19.
"Keluhan ini kami dapatkan saat melakukan pembagian bahan pokok kepada para janda, orang lanjut usia, anak yatim piatu dan guru ngaji pada sejumlah desa di Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah," kata anggota DPRD Maluku, Ruslan Hurasan di Ambon, Minggu.
Pembagian bahan pokok dengan cara mendatangi setiap rumah warga ini dilakukan di masa reses anggota DPRD Provinsi Maluku dan politisi PKB ini mendatangi para warga di Desa Wakasihu, Hila, Larike, serta Desa Hatu.
Menurut dia, kegiatan ini merupakan bagian dari agenda reses masa sidang II DPRD provinsi Maluku pada 2020 yang dikemas dalam bentuk "Reses Berbagi, PKB Peduli".
Menyapa dan berbagi berkah kepada warga, merupakan tugas utamanya sebagai wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangda dan seluruh kader PKB di Indonesia saat ini sudah mendapatkan instruksi Ketua umum DPP Muhaimin Iskandar untuk fokus berbagi dengan warga yang terdampak COVID-19.
Disaat melakukan reses, ternyata masih ada keluhan masyarakat soal penyaluran bansos dan mempertanyakan bantuan dari pemda yang hingga kini belum diterima, berapa besaran dana BLT DD, serta kualitas sembako.
Ruslan yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku ini menilai mekanisme penyaluran bermasalah akibat amburadulnya pendataan di lapangan.
"Pembagian sembako juga belum merata, warga di dusun-dusun mengeluh, karena hanya sebagian kecil dari mereka yang didata untuk menerima bantuan sosial," tegasnya.
Saat melakukan agenda reses, Ruslan yang didampingi Camat Leihitu Barat juga menyerahkan Alat Pelindung Diri, alat pengukur suhu tubuh, tabung penyemprotan disinfektan kepada petugas posko pencegahan COVID-19 di Desa Hatu.
