Ternate (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) menyinergikan peran perempuan dalam mengawasi pilkada serentak, guna mengantisipasi pelanggaran seperti terjadi pada pemilu 2019 karena dikhawatirkan berpotensi akan terulang dalam Pilkada pada 9 Desember 2020.
"Satu satu langkah dari Bawaslu Provinsi Malut dan Bawaslu kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak adalah bersinergi dengan kelompok perempuan," kata anggota Bawaslu Provinsi Malut, Hj Masita Nawawi Gani SH, di Ternate, Rabu.
Menurut dia, bentuk pelanggaran tersebut seperti praktik politik uang, ujaran kebencian, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga, untuk mengantisipasi terulangnya potensi pelanggaran yang dimungkinkan terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2020, maka keterlibatan berbagai komponen masyarakat bersama Bawaslu ikut menjaga dan mengawasi menjadi suatu keharusan.
Salah satunya, Bawaslu menaruh harapan besar terhadap kalangan perempuan agar bisa berpartisipasi aktif mengawasi dan mengawal Pilkada 2020. Apalagi, kondisi saat ini yang semakin masif dengan fenomena politik uang, ujaran kebencian, maupun berita bohong atau hoaks.
Menurutnya, Bawaslu menginginkan ada partisipasi dari kelompok perempuan dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di delapan kabupaten/kota di Malut. Sebab kata dia, kelompok perempuan ini sangat banyak dan terorganisir.
Masita mengemukakan, banyaknya kelompok perempuan bisa menjadi pilar penting dalam membangun pengawasan partisipatif. Karena itu, sudah menjadi bagian dari Bawaslu untuk mewujudkan komitmen pengawasan partisipatif dengan berbagai kalangan.
"Bawaslu juga menyampaikan informasi dan hal-hal terbaru dalam Pilkada. Bawaslu ingin membangun nilai-nilai kontestasi yang bisa memberikan warna lebih jujur dan adil, termasuk komitmen menolak politik uang, tidak mudah terpapar menerima wacana-wacana informasi bersifat fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian," ujarnya.
Dia meyakini kaum perempuan bisa menjadi corong informasi kepada masyarakat lain agar tidak mudah tergiur politik transaksional. Dengan begitu, indikasi politik transaksional mulai bisa diatasi.
"Kita mengharapkan juga bagaimana membangun satu konteks nilai yang bisa memberikan pencerahan dalam Pilkada karena sudah mulai tersandera politik transaksional. Karena itu kami mengajak kaum perempuan ini melawan politik uang," katanya.
Sejauh ini, lanjut Masita, kalangan perempuan relatif cukup rentan menjadi target politik uang, ujaran kebencian, atau politik bernuansa SARA. Karena itu, penting menanamkan informasi-informasi yang benar dalam kepemiluan. Politik uang bukan berkah, tetapi ini sebuah ancaman dan menjadi kejahatan Pilkada.
Kalangan perempuan juga didorong berani melaporkan jika menemukan dugaan-dugaan pelanggaran maupun kecurangan Pilkada. Mereka diharapkan bersedia mengawasi proses pemungutan suara saat pelaksanaan di setiap TPS pada hari H.
"Ini agar tidak ada potensi kecurangan di setiap TPS. Walaupun begitu, Bawaslu juga sudah memiliki fungsi pengawasan yang kuat. Tapi kami juga perlu dukungan," tandas Masita.
Bawaslu Malut sinergikan peran perempuan awasi pilkada serentak 2020
Rabu, 29 Juli 2020 15:07 WIB