DPRD Maluku harapkan RUU Kepulauan ditetapkan jadi UU. begini penjelasannya

DPRD Maluku mendorong proses pembahasan RUU tentang Daerah kepulauan oleh Pansus DPR RI bersama pemerintah untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang, karena RUU ini sejak tahun 2020 sudah masuk prolegnas namun tidak tuntas. (7/6) (daniel leonard)

Ambon (ANTARA) -
Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala mengatakan, legislatif di daerah ini mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan bisa segera diselesaikan Pansus DPR-RI bersama pemerintah untuk ditetapkan menjadi Undang - Undang (UU).

"Kami akan terus berjuang untuk meloloskan RUU tersebut karena sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021 dan dibahas oleh Pansus DPR RI. Sebenarnya pada 2020 juga telah masuk Prolegnas. Namun, pembahasannya tidak tuntas," kata Asis di Ambon, Senin.

Langkah yang sudah diambil DPRD Provinsi Maluku adalah memanggil Pemprov Maluku untuk menyamakan persepsi karena memiliki badan kerja sama pemerintah daerah untuk delapan Provinsi Kepulauan.

"Kita sudah menanyakan tentang sejauh mana upaya dari badan kerja sama ini. Sekda Maluku, Kasrul Selang menyatakan telah melakukan konsolidasi dan dijadwalkanpada 16 Juni 2021 akan dilakukan pertemuan di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.," ujar Asis

DPRD Maluku juga telah meminta Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Sekda Kasrul Selang untuk mengoordinasikan rencana ini secara internal.

Menurut legislator dari Fraksi PKS , seluruh Kepala Daerah dan DPRD dari delapan Provinsi Kepulauan memiliki peranan yang sama untuk melahirkan UU tersebut sehingga upaya menyamakan persepsi merupakan hal yang sangat urgen dan sama-sama berjuang di DPR RI.

Selain itu, DPRD Maluku akan menginisiasi rapat internal delapan Provinsi Kepulauan secara virtual agar sama-sama bergerak mendukung Pansus DPR RI dalam pembahasan RUU ini.

"Kami juga akan menggalang dukungan dari berbagai pihak ekternal di luar pemerintah seperti perguruan tinggi, forum rektor, maupun ormas-ormas dan OKP," tandas Asis.

Penggalangan dukungan ini dimaksudkan agar daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus dan mempunyai masalah dalam pembangunan di daerahnya bisa lebih maju bila UU daerah kepulauan ditetapkan.

Delapan provnsi yang sedang memperjuangkan RUU adalah Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara