"Kami menuntut Gubernur Murad Ismail dapat merealisasikan janjinya untuk membangun infrastruktur dasar saat berkampanye di Kilmury," kata koordinator aksi Yasir Kwairumahratu saat berdemo di kantor Gubernur Maluku.
Gubernur Murad juga sempat berkunjung ke kecamatan Kilmuri pada Desember 2020, dan berjanji akan memerhatikan percepatan pembangunan di wilayah tersebut, terutama infrastruktur dasar, baik transportasi, sarana kelistrikan dan kesehatan.
Baca juga: Aliansi OKP Ambon pertanyakan realisasi dana pinjaman SMI Rp700 miliar, begini penjelasannya
Para mahasiswa menilai Gubernur Murad lupa diri atas janji-janji politiknya kepada masyarakat di Kilmury, sebagai salah satu wilayah tertinggal di kabupaten Seram Bagian Timur.
Menurut mereka, saat berkampanye disana Gubernur Murad berjanji akan memerhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di Kilmury, terutama listrik, pendidikan dan kesehatan.
Namun, demonstrasi yang semula berjalan lancar itu, mendadak diwarnai kericuhan antara pendemo dengan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), karena para pendemo mendesak untuk masuk ke halaman kantor Gubernur Maluku.
Beberapa pendemo berupaya memanjat pagar kantor Gubernur yang dijaga ketat puluhan personel Satpol PP, sehingga terjadi aksi "baku pukul" (berantem) dengan petugas Satpol PP di depan gerbang barat kantor Gubernur.
Beberapa pendemo akhirnya diamankan personel Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Masing-masing satu personel Satpol PP Pemprov Maluku dan pendemo menderita luka lecet dalam aksi anarkis tersebut.
Karena tidak ada satu pun pejabat Pemprov Maluku yang bersedia menemui mereka, akhirnya para pendemo membubarkan diri.
Baca juga: APPMT Lapor Dugaan Tiga Proyek Mangkrak di Malra
Baca juga: Ratusan mahasiswa di Kota Ternate demo di hari Sumpah Pemuda
