Maluku Restorasi Istana Mini di Banda sebagai istana kepresidenan, begini penjelasannya

Saumlaki, Tanimbar (ANTARA) - Kepala Dinas Pariwisata Maluku, Marcus J Pattinama menyatakan akan merestorasi Istana Mini di Banda Neira merupakan prioritas pembangunan pariwisata Maluku pada 2022.

Pemprov Maluku menginginkan cagar budaya tersebut bisa menjadi istana presiden seperti Istana Bogor, di Indonesia Timur.

"Saat ini sedang dilakukan DED (Design Engineering Detail-Red.) untuk istana mini di Banda dan akan ditetapkan sebagai istana Presiden Republik Indonesia atau istana negara," kata Marcus di Saumlaki, Ahad.

Berdasarkan data Kemdikbud, Kompleks Istana Mini merupakan cagar budaya peninggalan kolonial VOC yang memusatkan pemerintahan di Maluku saat monopoli rempah. Istana mini merupakan bekas kantor pemerintahan VOC di Banda Naira yang dulu ditinggali oleh seorang Gubernur VOC, sebelum dipindahkan ke Batavia (Jakarta).

Marcus menjelaskan bahwa Gubernur Maluku Murad Ismail telah memerintahkannya untuk mengajukan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 dan telah disetujui bahwa Istana Mini Banda akan menjadi Istana Kepresidenan.

Restorasi istana mini Banda merupakan salah satu hasil rapat koordinasi pembangunan pariwisata Maluku 2022 yang digelar di kota Saumlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) pada 25-26 Februari 2022. Restorasi tersebut akan memugar situs bersejarah tersebut dengan memperhatikan unsur keasliannya.

"Desain besar pembangunan pariwisata Maluku adalah menentukan Banda sebagai pembangunan lokomotif pariwisata Maluku. Sementara destinasi pariwisata lainnya di Maluku merupakan gerbong pariwisata," katanya.

Marcus menyatakan bahwa membangun pariwisata di Banda itu akan memberikan manfaat kepada destinasi-destinasi pariwisata lainnya di Maluku.

Proses penyusunan DED dilakukan oleh Dinas PUPR dan ditargetkan selesai pada bulan Maret. Selanjutnya, pada bulan April, dirinya akan memboyong seluruh kepala dinas Pariwisata 11 Kabupaten dan Kota di Maluku untuk mengantarkan hasilnya ke Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marvest).

"Setelah itu, kita berencana akan bertemu menteri Investasi dan BKPM untuk berkolaborasi. Soal anggarannya, nanti kita akan lihat setelah ada DED. Setelah DED akan kita sampaikan ke kementerian, karena program ini didorong oleh Kemenko Marvest karena Maluku tidak masuk dalam kategori daerah super prioritas," tandas Marcus.