Ambon (ANTARA) - Kota Ambon menjadi satu dari tujuh kabupaten/Kota di kawasan Timur Indonesia yang dipilih sebagai lokasi implementasi Kemitraan Australia, dan Indonesia menuju masyarakat inklusi oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
Mengawali pelaksanaan program dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD Kota Ambon dengan Lembaga Rumah Generasi (mitra lokal BaKTI) selaku pelaksana program, Selasa.
Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena menyatakan, penandatangan PKS bertujuan untuk membangun kesepahaman mengenai program inklusi dan menyediakan dasar hukum atau legalitas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program.
"Penandatangan PKS akan menjadi komitmen bersama dalam rangka penguatan kapasitas perangkat daerah sehingga dapat menghasilkan kebijakan untuk mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak, kelompok marjinal, dan belum meratanya akses pelayanan terhadap masyarakat miskin dan disabilitas," katanya.
Program ini katanya, sejalan dengan kebijakan prioritas Pemkot, yakni penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelarasan arah kebijakan pemerintah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
“Melalui program ini ada peningkatan kapasitas terhadap perangkat daerah di lingkup Pemkot serta semua komponen masyarakat yang terlibat agar dapat menjalin kerjasama, komunikasi, koordinasi, dan koloborasi demi kesejahteraan Kota Ambon,” tandasnya.
Baca juga: Wakil Dubes Australia kunjungi BKKBN Maluku perkuat kerja sama inklusi, manfaatkan seoptimalnya
Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisuta menyatakan,, DPRD Kota Ambon sudah banyak merasakan manfaat dari program kemitraan Australia – Indonesia yang dilaksanakan Yayasan BaKTI sebelumnya melalui mitra kerja di Ambon, yaitu program MAMPU, dan PEDULI.
"Program ini patut didukung semua pihak termasuk DPRD Kota Ambon, melalui kebijakan legislasi program dan anggaran mengingat penjangkauan terhadap masyarakat marjinal masih banyak di kota Ambon yang perlu dipastikan aksesibilitasnya terhadap berbagai layanan pemerintah," kata Ely.
Direktur Yayasan BaKTI, Yusran Laitupa mengungkapkan, Ambon dipilih sebagai kota pelaksanaan program Inklusi didasarkan pada kondisi kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi dan berbagai layanan pemerintah yang masih sulit diakses oleh kelompok miskin, marginal dan disabilitas.
“Program Inklusi, Yayasan BaKTI akan mengatasi permasalahan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan miskin dan marginal, yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan, salah satunya akibat kondisi kemiskinan dan ekonomi, khusus di masa pandemi COVID-19 dimana angka kemiskinan semakin meningkat,” katanya.
Yayasan BaKTI, lanjutnya, akan bekerja dengan DPRD, Pemerintah Daerah, Media dan kelompok masyarakat marginal/rentan dan disabilitas melalui Kelompok Konstituen di tujuh kabupaten dan kota.
Baca juga: OJK: Sinergi TPKAD tingkatkan inklusi keuangan di Maluku, begini penjelasannya
