Ambon (ANTARA) - PLN Unit Induk Wilayah Maluku Maluku Utara (UIW MMU) mendukung pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Maluku dengan membantu peningkatan kapasitas kelompok nelayan Negeri Batu Merah, Kota Ambon.
"Melalui program PLN Peduli kami memberikan bantuan dua unit kapal nelayan dilengkapi peralatan tangkap yang kami serahkan kepada kelompok nelayan Negeri Batu Merah," kata Senior Manajer Keuangan, Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU), Hermes E. Mozes Ansanay di Ambon, Jumat.
Ia mengatakan, PLN terus berkomitmen memberikan perhatian melalui implementasi program PLN Peduli yang berkontribusi untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk peningkatan ekonomi masyarakat.
"Bantuan fasilitas yang diberikan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya Kelompok Nelayan Negeri Batu Merah," katanya.
Baca juga: PLN bantu pasang listrik untuk Komunitas Adat Terpencil di Maluku
Bantuan yang diberikan PLN, yakni masing-masing dua unit kapal nelayan dengan mesin masing-masing berkekuatan 15 PK, 2 set alat pancing dan 2 unit freezer untuk menyimpan ikan hasil tangkapan para nelayan.
Pihaknya berharap, bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan hasil tangkapan nelayan setempat.
Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan Marlin Hatukau negeri Batu Mera, Samsi Lisaholet, menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih atas bantuan dari PLN karena mempermudah nelayan dalam melakukan aktifitas, serta tentunya dapat meningkatkan jumlah tangkapan dan pendapatan ekonomi.
"Kami berharap program bantuan ini dapat berlangsung setiap tahun di Negeri Batu Merah, khususnya dan Kota Ambon pada umumnya, sehingga masyarakat nelayan yang ada lebih maju dan terus sejahtera," kata Samsi.
Terkait nelayan, sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyerukan percepatan proses pengurusan dan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bagi nelayan kecil agar memudahkan mereka mengakses kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).
Baca juga: 233 rumah dinas TNI di Ambon beralih ke listrik prabayar
Saat menghadiri Rapat Koordinasi Kantor Staf Presiden dengan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (24/6), Moeldoko menyoroti hasil survei koalisi KUSUKA 2020 yang menyebutkan bahwa 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM bersubsidi dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi.
"Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha atau surat keterangan peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan," kata Moeldoko.
