Ternate (ANTARA) - Pengamat Ekonomi dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Nurdin Muhammad, SE, MSi mengusulkan agar pemerintah menetapkan mitigasi dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.
"Memang, untuk subsidi masih diperlukan masyarakat, karena ada sebagian masyarakat menengah ke bawah membutuhkan subsidi BBM seperti nelayan dan petani," katanya menanggapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM di Ternate, Senin.
Menurut dia, secara umum, untuk alokasi BBM subsidi dinikmati masyarakat menengah ke atas, harusnya ada mekanisme atau skema agar akses BBM subsidi bisa mereka langsung dinikmati masyarakat sasaran.
Dirinya mencontohkan, untuk penggunaan aplikasi mypertamina misalnya dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan BBM setiap masyarakat, terutama para nelayan dan petani. Maka seharusnya ada model pengalihan akibat gejolak kenaikan harga, karena segmen masyarakat yang akan merasakan dampaknya yakni mereka yang bergerak di sektor transportasi dan sektor ekonomi lainnya.
Selain itu, kata Nurdin yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Unkhair itu, untuk subsidi BBM saat dicabut, seharusnya pemerintah melakukan mitigasi yang bisa menahan laju akibat dampak kenaikan BBM terutama masyarakat rentan.
Sehingga subsidi di sektor pendidikan masih banyak kelompok pendidikan akan merasakan imbas dari kenaikan harga BBM.
Sedangkan, untuk sektor pertanian dampaknya akan memukul daya beli masyarakat, terutama para petani selain daya beli masyarakat yang bisa terpengaruh.
Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat seperti petani dan nelayan agar bisa mendukung daya beli dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Dia menjelaskan, pemerintah seharusnya melakukan skema dan evaluasi terhadap rencana kenaikan harga BBM, terutama dalam penanganan kesehatan, karena akan mempengaruhi inflasi secara global dan masyarakat harus mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai melalui program BPJS
Tercatat, harga BBM Pertalite Rp7.650 per liter, sementara Pertamax Rp12.500 per liter, harga Pertamax Turbo (RON 98) naik dari semula Rp16.200 per liter menjadi Rp17.900, sedangkan Dexlite naik dari semula Rp15.000 per liter menjadi Rp17.800 per liter. Kemudian, Pertamina Dex naik dari Rp16.500 per liter menjadi Rp18.900 per liter.
Sementara itu, secara terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Papua-Maluku, Edi Mangun mengatakan, hingga 12 Agustus 2022, sebanyak 5.345 kendaraan yang telah menggunakan aplikasi mypertamina untuk penggunaan BBM kendaraan bersubsidi.
Edi Mangun menyatakan, sesuai jumlah kendaraan yang sudah terdata di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara berjumlah lebih dari 9.000 kendaraan. Di Provinsi Maluku dan Malut tercatat jumlah kendaraan terbanyak dengan jumlah 5.345 kendaraan, kemudian disusul oleh Provinsi Papua dan Papua Barat.
Baca juga: Ombudsman: menaikkan harga BBM bersubsidi, menyulitkan kondisi perekonomian
Dia menyatakan, wilayah Pertamina Patra Niaga Papua-Maluku telah terdaftar sebanyak lebih dari 9.000 unit kendaraan dimana 5.000 diantaranya berada di wilayah Maluku.
Untuk diketahui, sesuai Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Pertalite ditetapkan sebagai BBM Penugasan oleh Pemerintah.
Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran subsidi tepat sasaran menggunakan sistem MyPertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 serta sosial media resmi @ptpertaminapatraniaga dan @mypertamina.
Dirinya menyebut, peningkatan pengguna aplikasi mypertamina karena tingginya antusiasme masyarakat dalam pendaftaran Program Subsidi Tepat di beberapa kota wilayah Indonesia Timur sejak pertengahan Juli 2022, membuat Pertamina terus melakukan sosialisasi dan edukasi pendaftaran subsidi tepat. Hal ini menambah optimisme Pertamina dalam pendataan Program Subsidi Tepat melalui website dan aplikasi MyPertamina.
Untuk wilayah Indonesia Timur sendiri, saat ini telah lebih dari 9.000 unit kendaraan yang sudah terdaftar.
Baca juga: Presiden Jokowi katakan rencana ubah harga Pertalite jangan turunkan daya beli rakyat
