Langgur, Maluku Tenggara (ANTARA) - Kabupaten Maluku Tenggara kini memasuki usianya yang ke 70 tahun, wilayah yang dijuluki "Bumi Larwul Ngabal" ini terus tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik.
Hal ini dikemukakan Bupati Maluku Tenggara (Malra) M Thaher Hanubun dalam pidatonya di Gedung Rakyat DPRD Malra dalam rangka Paripurna Istimewa Memperingati HUT Ke-70 tahun Kabupaten Malra, Kamis.
"70 tahun Malra terus tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik, usia ini adalah usia yang sangat matang dalam suatu organisasi termasuk dengan organisasi pemerintah daerah," ungkap Thaher.
Baca juga: Sistem SIMPPEDA Pemkab Malra Hadirkan Pelayanan Cepat, Efektif, Transparan Dan Terintegrasi
Dikatakan, sejarah panjang perjuangan mulai dari berdirinya Kabupaten ini adalah suatu perjuangan yang murni untuk memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara secara utuh dan menyeluruh.
Peringatan hari ulang tahun ini, harus menjadi momentum untuk merefleksi, sudah sejauh mana kita mampu memperjuangkan kesejahteraan yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat yang berdiam di Malra baik di Kei Besar, Kei Kecil Sampai ke pelosok-pelosok.
Thaher menekankan, kondisi global saat ini yang tidak menentu, dan upaya pemulihan yang terkendala dengan terbatasnya sumber daya manusia, namun kita telah berjuang untuk pulih dan bangkit terus berupaya secara optimal melayani warga masyarakat.
Untuk tahun 2022 sendiri, Thaher menyebut sejumlah kinerja dan capaian pembangunan di wilayah Malra yakni, dimulai dengan suatu perencanaan pembangunan yang mengarah pada upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang pada intinya berupaya membangun kementerian sektor ekonomi di masyarakat termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan Festival budaya dan pariwisata yang dilaksanakan secara tersebar di beberapa titik lokasi yang bertujuan untuk memberikan dampak ekonomi langsung kepada warga masyarakat.
Kemudian di bidang infrastruktur, fokus pada penanganan instruktur wilayah, penanganan jalan dan jembatan termasuk pelayanan listrik dan air bersih dan jaringan telekomunikasi.
Baca juga: Pesan Damai Tokoh Agama dan Adat Untuk Akhiri Konflik Maluku Tenggara
Selanjutnya beberapa hal pembangunan dan kinerja positif yang penting tahun ini, antara lain keberhasilan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2022 dan juga dalam hal penataan kelembagaan, jelas Thaher.
Lanjut Thaher, realisasi penanganan jalan dan jembatan tahun 2022 bersumber dari DAK dengan anggaran Rp72,73 miliar, DAK pedesaan sebesar Rp11,3 miliar, dan realisasi Pinjaman pada PT SMI, realisasinya mencapai 65 persen dari total Rp100 miliar.
Terkiat pinjaman dari PT SMI ini sendiri, Thaher menegaskan, terjadi kendala pada penanganan ruas jalan Elat-Bombay, Ad - Ohoiraut yang disebabkan oleh ambruknya jembatan Wer Frawaw menghambat mobilisasi Armada dan material serta konflik horizontal antar masyarakat, maka terhadap persoalan ini sudah dikomunikasikan dengan pihak SMI dan disepakati adendum waktu pekerjaan.
Kemudian masih terkait jalan, realisasi jalan yang bersumber dari APBN diantaranya, melalui pelaksanaan jalan nasional atas penanganan ruas jalan Ngurdu-Fako-Holat-Ohoiraut sepanjang 13 km dengan total anggaran Rp92 Miliar, sekarang sudah mulai dikerjakan, termasuk penanganan jembatan Holai dengan bentangan 80 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp42 miliar.
Untuk penanganan perumahan yakni bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya tahun ini dianggarkan untuk 174 unit dari DAK, selain itu juga ada intervensi dari APBD Kabupaten dan juga melalui APBN.
Baca juga: Pemkab Malra Prakasai Doa Bersama Dan Ritual Adat Akhiri Pertikaian Di Kei Besar
Tahun ini juga, beber Thaher, tengah diproses pembangunan transportasi Air Roro yang akan melayani arus penumpang dari Kei kecil dan Kei Besar dengan nilai anggaran Rp10 miliar yang dalam waktu dekat sudah diserahkan, dan pada tahun 2023 kita juga kembali menerima lagi satu dengan nilai harga R10 miliar.
Diakhir pidatonya, Thaher mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung segala upaya Pemda untuk menjadi lebih baik, yakni DPRD Malra sebagai mitra strategis Pemda, Pemerintah dan DPRD Provinsi Maluku, BUMN, Swasta, serta Pimpinan dan anggota TNI/Polri yang dengan penuh kesiapan kapan saja mendukung Pemda melalui kerja nyata menjaga keamanan dan ketertiban teristimewa dalam menghadapi gangguan keamanan yang terjadi.
Baca juga: Polisi ringkus lima orang terduga pemicu konflik di Maluku Tenggara