Ambon (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku mengaku siap menjalankan arahan Presiden RI Jokowi untuk menangani ekspor dan pertambangan ilegal.
"Presiden dalam arahannya mengingatkan TNI dan Polri terkait masih berjalannya ekspor ilegal dan pertambangan ilegal. Aktivitas ini mengakibatkan terganggunya proses hilirisasi dan industrialisasi, saya dan Pangdam siap untuk melaksanakan arahan bapak Presiden," kata Kapolda Maluku, di Ambon, Kamis.
Kapolda mengatakan, Maluku memiliki sumber daya alam baik tambang maupun perikanan yang berkelas dunia. Untuk itu, investasi kedua hal tersebut agar dijaga dengan baik, sehingga bisa memberikan manfaat nyata untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Maluku.
Kapolda mengimbau seluruh masyarakat agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang stabil dan kondusif. Jangan ada lagi pertikaian dan konflik sosial yang akhirnya mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi.
Menurutnya, pertikaian dan konflik sosial akan membuat investor merasa takut dan bahkan enggan berinvestasi di provinsi Para Raja-raja ini.
"Pertikaian dan konflik hanya dapat membuat investor semakin enggan masuk menanamkan modalnya ke Maluku. Sementara saat ini semua wilayah bersaing berlomba-berlomba untuk menarik investor membangun daerahnya," ujarnya.
