Ternate (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut), menggelar rapat koordinasi (rakor) supervisi dan monitoring pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pemutakhiran data pemilih Pemilu tahun 2024.
"Kegiatan supervisi dan monitoring pelaksanaan Coklit pemutakhiran data pemilih pemilu tahun 2024, sesuai tahapan dan jadwal akan dilaksanakan selama 10 hari kerja," kata ketua KPU Malut, Pudja Sutamat di Ternate, Kamis.
Rakor yang dilakukan secara daring ini melibatkan seluruh KPU Kabupaten dan Kota di Malut. Para peserta antara lain, Ketua dan Anggota KPU, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perencanaan Data dan Informasi, serta admin/ operator Sidalih.
Dia menyatakan, saat ini pihaknya akan terus memantau kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan masa kerjanya terhitung 1 hingga 2 bulan.
"Petugas Pantarlih yang direkrut berdasarkan jumlah TPS sebanyak 4.304 dengan jumlah Pantarlih sebanyak 4.313 dimana ada tambahan untuk Halmahera Selatan," katanya.
Dia menyebut, keberadaan petugas Pantarlih ini merupakan salah satu langkah persiapan untuk tahapan Pencocokan dan Penelitian (coklit) data Pemilih untuk Pemilu 2024.
Kebutuhan Pantarlih di Maluku Utara sebanyak 4.304 orang, dengan jumlah satu petugas Pantarlih per TPS dengan masa kerjanya terhitung 1 sampai 2 bulan saja.
Dia mengatakan pendaftaran Pantarlih dilakukan melalui Petugas Pemungutan Suara (PPS) di setiap kelurahan, karena wilayah kerja Pantarlih berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Lebih lanjut, bentuk perekrutan petugas Pantarlih berbeda dengan PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), karena tidak menggunakan tahapan tes tulis maupun wawancara serta pendaftaran secara manual.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Malut, Masita Nawawi Gani ketika dihubungi menyatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara ketat dalam proses tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan petugas pantarlih di lapangan.
Dia menyatakan, pihaknya terlibat dalam proses tahapan coklit untuk memantau seluruh kerja-kerja pantarlih, terutama dalam perbaikan data pemilih jika ditemukan ada kesalahan dalam pendataan pemilih.
