Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku meminta DPD RI menjelaskan pencabutan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kepulauan yang diganti dengan RUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"Kami menyayangkan langkah DPD RI yang menarik RUU tentang Daerah Kepulauan dan diganti dengan RUU Desa," kata wakil ketua DPRD Maluku Abdullah Asis Sangkala di Ambon, Senin.
Menurut dia, hal itu perlu dijelaskan DPD RI kepada pemerintah daerah dan masyarakat Maluku, karena sudah tiga tahun sidang DPD RI mengusulkan RUU tentang Daerah Kepulauan, namun akhirnya diganti dengan RUU Desa.
Yang perlu dijelaskan adalah dasar pertimbangan apa sehingga RUU tentang Desa dinilai begitu mendesak dan akhirnya kepentingan untuk memperjuangkan RUU tentang Daerah Kepulauan akhirnya kandas di tengah jalan.
Baca juga: DPRD Provinsi Maluku dorong perjuangan RUU Daerah Kepulauan
"Sementara kita sendiri masih terus memperjuangkan agar RUU Daerah Kepulauan bisa disahkan menjadi UU," tandas Sangkala.
RUU tentang Provinsi Kepulauan ini justeru sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan semestinya dapat ditetapkan sebagai Undang-Undang, tetapi bukan ditarik dan digantikan dengan RUU tentang Desa.
Sementara anggota DPR RI asal daerah pemilihan Maluku, Hendrik Lewerissa sebelumnya mengatakan, DPD RI hanya mengusulkan satu RUU dalam Prolegnas 2022 yaitu RUU Daerah Kepulauan.
Baca juga: Kapolda Maluku dukung pengesahan RUU Daerah Kepulauan, ini sebabnya
Bahkan salah satu anggota DPD RI asal daerah pemilihan Maluku, Novita Anakotta sangat aktif memperjuangkan RUU dimaksud agar bisa masuk dalam Prolegnas.
"Ketika rapat untuk menentukan Prolegnas tahun 2023, panitia perancang UU DPD RI itu menyampaikan dalam forum rapat secara resmi, bahwa DPD akan menarik RUU Daerah Kepulauan dan menggantinya dengan RUU Nomor 2014 tentang Desa," ungkap Lewerissa.
Dalam pertemuan antara anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi Maluku, beberapa waktu lalu, Hendrik yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menjelaskan, DPD RI dalam hal ini tidak melakukan hal yang salah karena DPD sebagai lembaga yang mengusulkan RUU itu kemudian mengambil inisiatif untuk menariknya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pencabutan RUU provinsi kepulauan harus dijelaskan DPD RI
