Pemkot Ambon upayakan seluruh desa berstatus mandiri

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berupaya meningkatkan Indeks Desa Membangun (|DM) pada Desa/Negeri, agar seluruh desa di Kota Ambon berstatus mandiri.

"Dalam periode kepemimpinan sebagai Penjabat Wali Kota Ambon tahun 2023-2024, saya akan berupaya agar 30 desa dan negeri di Kota Ambon berstatus desa mandiri," kata Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, di Ambon, Kamis.

Ia mengatakan, saat ini dari 30 Desa/negeri di kota Ambon, ada 15 yang IDM-nya berstatus Desa Mandiri, sementara 15 lainnya masih berstatus Desa Maju.

Untuk mencapai hal itu, pihaknya akan melakukan kunjungan ke seluruh Desa/negeri dan kelurahan, guna identifikasi hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan agar dapat ditindaklanjuti.

Kunjungan tersebut akan dilakukan rutin dua kali dalam satu minggu, untuk identifikasi kekurangan tiap Desa/Negeri agar dapat ditindaklanjuti, sehingga dalam penilaian IDM di akhir tahun atau awal tahun depan, semua desa/negeri telah berstatus Desa Mandiri.

Bodewin menyatakan, kunjungan ke desa Negeri di Ambon maka program Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR) yang selama ini dilaksanakan di Balai Kota akan dipindahkan ke Desa/Negeri dan Kelurahan.

Setelah dilakukan evaluasi selama satu tahun pelaksanaan, jumlah masyarakat yang hadir dalam program ini tidak terlalu banyak, walau program ini telah diapresiasi sebagai program yang efektif dalam menggali aspirasi masyarakat.

"Mungkin saja banyak masyarakat yang enggan datang ke Balai Kota oleh karena itu program WAJAR akan kita pindahkan ke Desa/Negeri dan Kelurahan," ujarnya.

Kunjungan ke Desa/Negeri dan Kelurahan katanya, menjadi salah satu indikator dari kebijakan Prioritas pertama yang diusungnya, yakni Penguatan Koordinasi Dan Konsolidasi Dengan Pemerintah Desa/Negeri Dan Kelurahan.

Kedua; peningkatan manajemen kinerja pemerintah, peningkatan keuangan daerah, serta optimalisasi kualitas pelayanan publik.

Ketiga, pengendalian inflasi, penurunan stunting, pengurangan angka kemiskinan, sinkronisasi pelaksanaan program nasional dan program Pemerintah Provinsi Maluku.

Selanjutnya keempat, pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur peningkatan pengelolaan persampahan dan kualitas lingkungan serta pengembangan dan peningkatan pengelolaan pariwisata, dan kebijakan ke lima yakni, fasilitasi Pemilu Dan Pilkada tahun 2024 serta menjaga netralitas ASN.