Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengungkapkan kesenjangan dalam mendapatkan akses informasi dan edukasi yang diterima oleh perempuan menjadi salah satu penyumbang besar terjadinya stunting pada anak.
"Permasalahan stunting berkaitan erat dengan isu gender serta isu-isu perempuan dan anak lainnya, terutama dalam keluarga," kata Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, persoalan yang dihadapi perempuan seperti akses terhadap informasi maupun layanan yang ada, keberadaan ruang untuk berpartisipasi, kontrol dalam pengambilan keputusan, persiapan perkawinan, kehamilan, menyusui, dan tumbuh kembang anak menjadi isu krusial yang harus benar-benar diperhatikan dalam meminimalkan terjadinya stunting pada anak di kemudian hari.
Baca juga: Menteri PPPA sebut kepemimpinan perempuan harus didorong atasi ketimpangan gender
Untuk memastikan penurunan angka stunting yang menjadi salah satu fokus perhatian dalam rencana pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh sektor pembangunan melalui kemitraan dan kerja sama yang terbangun di level akar rumput, regional, hingga nasional, untuk bersama-sama bergerak.
"Agar sama-sama bergerak tidak hanya dalam hal mengatasi stunting, namun permasalahan lainnya yang juga saling berkaitan satu sama lain seperti isu ketidaksetaraan gender, isu perlindungan hak perempuan, dan isu perlindungan anak," katanya.
Menteri PPPA mengatakan Indonesia masih dihadapkan dengan isu stunting yang merupakan ancaman dalam upaya pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul.
Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia, dan ke-2 di Asia Tenggara terkait isu stunting. Sekitar 30 persen atau 1 dari 3 anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting.
Baca juga: Menteri PPPA: Upaya perlindungan korban tindak pidana harus komprehensif
Merujuk hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting pada anak adalah sebesar 21,6 persen, dimana angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan batas toleransi maksimal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) yang menegaskan bahwa angka stunting di masing-masing negara harus kurang dari 20 persen.
Hal tersebut pun sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen.
Bintang Puspayoga pun mendorong kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk pemenuhan hak anak atas kesehatan.
Gemarikan merupakan salah satu program nasional yang memberikan dampak langsung dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting yang masih menjadi ancaman besar bagi Indonesia yang terus berupaya mengembangkan pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Bintang: Masalah stunting erat kaitannya dengan isu gender
