Ambon (ANTARA) - Komisi II DPRD Maluku meminta pemerintah daerah turun tangan membantu petani setempat agar hasil panen padi dapat terserap dan dibeli oleh Bulog.
"Pemerintah daerah harus turun tangan bekerja sama dengan Bulog agar hasil pertanian lokal bisa dibeli Bulog agar bisa dijadikan cadangan beras buat daerah," Ketua Komisi II DPRD Maluku Johan Lewerissa di Ambon, Selasa.
Menurutnya selama ini para petani di Maluku dirugikan setelah dilakukan panen padi karena pada 2022 ada panen padi sebanyak 5.000 ton tetapi tidak bisa dibeli oleh Bulog.
Alasannya adalah kualitas beras yang dihasilkan para petani di sana belum memadai seperti tingginya kandungan air.
Sementara di sisi lain, di daerah Maluku tidak ada alat untuk menguji mutu hasil produksi beras para petani dan selalu mengirim sampel ke Sulawesi Selatan untuk diuji mutu dan kualitas berasnya.
"Makanya kita mengimbau pemerintah di tingkat pusat supaya membangun laboratorium uji mutu hasil produksi," ujarnya.
Akhirnya petani hanya bisa menjual beras di daerah-daerah sekitar Pulau Buru hingga ke Sanana, Provinsi Maluku Utara, dan kondisi para petani di Seram Utara (Malteng) juga tidak jauh berbeda," kata dia.
Komisi II DPRD Maluku juga menilai program pemerintah yang telah mencanangkan Pulau Buru sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional sejak beberapa tahun lalu belum terlalu efektif.
"Meski pun dijadikan daerah lumbung pangan nasional, tetapi hasil produksi para petani malahan tidak dibeli oleh pemerintah," kata dia.
Menurut dia, kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras memang ada sisi baiknya karena kapasitas stok beras dalam negeri berkurang.
"Tetapi faktanya kita di Maluku ini sekitar dua atau tiga tahun kemarin pascapanen padi, stok beras petani di Pulau Buru dan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah tidak dibeli oleh Bulog," ucap Johan.
Menanggapi hal itu Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku menyatakan telah bekerja sama dengan Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara guna menyerap hasil pertanian khususnya beras dari petani di daerah itu.
Kepala Dinas Pertanian Maluku Ilham Tauda menyampaikan pihaknya telah bekerja sama dengan Perum Bulog atas saran Gubernur Maluku Murad Ismail karena sudah tiga tahun terakhir beras yang dihasilkan oleh para petani di daerah ini tidak terserap oleh Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara.
Ilham mengatakan, kalau dilihat dari sisi kebutuhan dan konsumsi beras di Maluku itu sebanyak 57 kilogram per kapita per tahun sehingga jika ditotalkan mencapai 130.000 ton per tahun.
"Kemampuan produksi beras di Maluku, data sementara ada 92.000 ton gabah kering giling (GKG) di 2022 angka sementara yang dikonversi ke beras itu ada kurang lebih 59.000 ton," ujarnya.
Karena itu ia berharap mudah-mudahan ke depan dengan program- yang telah dicanangkan Gubernur Maluku seperti IP400, kemudian lahan di Pulau Buru seluas 5.000 hektare bisa memenuhi target terutama kebutuhan beras di Provinsi Maluku.
