Halmahera Timur Jadi Lumbung Pangan

Ternate, 10/8 (Antara Maluku) - Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara (Malut) berhasil mengembangkan daerahnya menjadi lumbung pangan di Malut, setelah 10 tahun lebih memberikan prioritas terhadap pembangunan sektor pertanian.

"Halmahera Timur dulu hanya dikenal sebagai daerah tambang nikel, sekarang sudah dikenal pula sebagai lumbung pangan, yang berperan besar terhadap pemenuhan kebutuhan pangan di Malut," kata Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan di Ternate, Kamis.

Produksi pangan yang dihasilkan Halmahera Timur di antaranya beras, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, capai, bawang merah, tomat serta berbagai jenis buah-buahan dan telah dan akan dikembangkan perkebunan tebu, sehingga daerah ini nantinya akan menghasilkan pula gula pasir.

Menurut Bupati, khusus produksi beras Halmahera Timur dalam beberapa tahun terakhir ini telah mencapai angka 34 ribu ton lebih per tahun atau memberi kontribusi 80% lebih terhadap total produksi beras Malut setiap tahunnya.

Halmahera Timur pada 2017 ini mendapat target dari Kementerian Pertanian untuk menghasilkan beras sebanyak 36 ribu ton, tetapi Pemkab Halmahera Timur optimistis dapat mewujudkannya sampai 40 ribu ton, karena saat ini sudah terealisasi 36 ribu ton lebih, sementara musim tanam masih akan dilakukan pada Oktober, November dan Desember.

Bupati Rudy Erawan mengatakan, Pemkab Halmahera Timur akan terus berupaya meningkatkan peran daerah itu sebagai lumbung pangan di Malut dengan mengoptimalkan pemanfaatan semua potensi lahan yang ada, seperti potensi lahan sawah sekitar 300 ha melalui program pencetakan sawah baru.

Selain itu membangun infrastruktur irigasi, infrastruktur jalan ke seluruh wilayah sentra pertanian, memberikan bantuan kepada petani seperti traktor dan mesin panen serta menempatkan penyuluh pertanian disetiap desa.

"Pemkab Halmahera Timur sangat mengharapkan dukungan dari Pemprov Malut dan pemerintah pusat dalam pengembangan Halmahera Timur sebagai lumbung pangan, misalnya dalam penyaluran pupuk bersubsidi harus mendapat alokasi yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Malut," katanya menambahkan.