Ambon (ANTARA) - Panitia Kerja Penjaringan Pj Gubernur Maluku mengemukakan Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan antar Lembaga (FKDH) Dirjen Otda Kemendagri menilai proses penjaringan dan pengusulan calon penjabat gubernur telah berlangsung dengan baik dan demokratis.
"Kemendagri mengikuti perkembangan proses tim panitia kerja penjaringan hingga pengusulan calon Pj Gubernur Maluku di DPRD provinsi melalui pemberitaan media massa dan ini bisa menjadi contoh untuk daerah lain," kata Ketua Tim Panja Penjaringan Pj Gubernur Maluku Jantje Wenno yang dihubungi dari Ambon, Jumat.
DPRD Maluku saat ini sudah menyerahkan tiga rangkap dokumen pengusulan calon Pj Gubernur Maluku melalui aplikasi ULA Kemendagri dan dokumen fisik di Tata usaha Mendagri, TU Sekjen Kemendagri serta TU Dirjen Otda.
Tiga nama calon Pj Gubernur Maluku yang diusulkan ke pemerintah antara lain Prof Zainal Abidin Rahawarin yang merupakan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan Mayjen TNI Dominggus Pakel selaku Deputi II Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN.
Kemudian Jufri Rahman yang merupakan Staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara-Reformasi Birokrasi
Mereka terpilih dalam rapat paripurna internal DPRD Maluku lewat pemberian suara 45 anggota legislatif pada 29 November 2023.
Kini tim panja penjaringan DPRD Maluku telah menemui Kasubdit wilayah 5 FKDH dan DPRD Kemendagri untuk menyampaikan risalah sidang paripurna usulan pemberhentian Gubernur dan Wagub dan segera diproses untuk menerbit SK Presiden tentang pemberhentian Gubernur dan Wagub Maluku pada tanggal 31 Desember 2023.
"Langkah yang dilakukan DPRD Maluku sudah dianggap baik serta lengkap, dan selanjutnya kita menunggu keputusan Presiden siapa yg dipilih menjadi Pj gubernur Maluku Maluku," katanya.
Tetapi DPRD berharap kiranya Presiden dapat memilih satu di antara tiga nama yang diusulkan, karena proses di DPRD sudah berlangsung secara terbuka transparan dan demokratis sesuai harapan masyarakat Maluku adalah penjabat yang mengenal dan memahami persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah ini.
"Yang pasti pada 31 Desember sudah ada nama Pj Gubernur Maluku yang ditunjuk Presiden agar tidak terjadi kevakuman pemerintahan di daerah," ucap Jantje.
