Jakarta (ANTARA) - Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan banyak menyinggung soal penegakan hukum dan keadilan dalam debat pertama Pilpres 2024 di halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12) malam.
Pada pembukaan debat tersebut, moderator mempersilakan kepada setiap capres untuk menyampaikan visi-misinya terlebih dahulu.
Anies pun menyinggung bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk menghadirkan rasa keadilan bagi semua.
"Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak maupun seluruh jajaran, tetapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan? Apakah ini akan diteruskan? Tidak, ini harus diubah, ini harus dikembalikan," ucap Anies.
Baca juga: Anies: Elektabilitas naik karena masyarakat sadar butuh perubahan
Kemudian, ketika menjawab mengenai masalah penyelesaian masalah hak asasi manusia (HAM) dan konflik di wilayah Papua, ia mengungkapkan bahwa masalah utama di sana ialah tidak adanya keadilan,
"Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua itu masalah utama. Jadi, tujuannya bukan semata-mata tentang meniadakan kekerasan karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan itu prinsip utamanya," ucapnya.
Berikutnya, Anies juga menekankan penegakan hukum soal masih banyak ditemukan kasus-kasus persekusi, kekerasan, dan diskriminasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya. Hal tersebut terkait dengan topik toleransi pada debat itu.
"Setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tidak dihukum karena apabila dibiarkan dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar," katanya.
"Oleh karena itu, langkah pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapa pun, kapan pun, di mana pun maka tegakkan aturan tegakkan hukum nomor satu, yang kedua ketika kita berbicara kerukunan maka kita harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua," tambah Anies.
Selanjutnya, saat menjawab mengenai tema hukum dengan subtema menjaga independensi hakim, Anies juga berbicara soal penegakan hukum yang juga harus menghadirkan rasa keadilan.
Baca juga: Anies ingatkan Ganjar jangan tiru pemerintah kolonial Belanda soal IKN
Menurutnya, negara harus memastikan proses hukum benar-benar berorientasi kepada keadilan.
"Saya akan tegaskan kepada semua yang berada di lingkar yudisial bahwa tugas anda bukan hanya menegakkan hukum, tugas anda menghadirkan rasa keadilan nomor satu, yang kedua bila terjadi praktik-praktik di mana keadilan tidak hadir maka negara tidak boleh diam," tuturnya.
Dalam sesi tanya jawab, Anies pun juga menyinggung soal penegakan hukum. Kali ini, ia melontarkan pertanyaan kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal Tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang dan peristiwa di KM50 Tol Jakarta-Cikampek terhadap Laskar Front Pembela Islam (FPI).
"Saya melihat harus mengerjakan ada empat hal, satu adalah memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan, yang kedua ungkap seluruh fakta sehingga kebenaran menjadi pengetahuan semua termasuk bagi keluarga, yang ketiga korban harus ada kompensasi, dan yang keempat negara harus memberikan jaminan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini tidak boleh berulang kembali," ujar Anies.
KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anies banyak singgung penegakan hukum dan keadilan saat debat pertama
