Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong menyatakan kawasan mangrove Indonesia bukan hanya sebagai penjaga ekologis yang mampu penyerap emisi gas rumah kaca, tapi juga berfungsi sebagai benteng pertahanan negara, sehingga kelestariannya harus dijaga.
"Hal paling penting yang tidak semua orang memahami kenapa mangrove harus baik, lestari, karena mangrove itu bagian ecological defence system negara dari ancaman serangan fisik dunia luar," kata dia saat ditemui usai membuka diskusi publik bertajuk “Mangrove For Future” yang diselenggarakan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) di Jakarta, Jumat.
Alue mengatakan untuk itu KLHK bersama BRGM saat ini sedang fokus untuk mengembalikan kelestarian hutan mangrove yang sudah semakin terdegradasi di Pesisir Utara Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan beberapa negara.
Salah satu contohnya hutan mangrove di Desa Liangu Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang semakin terdegradasi akibat alih fungsi menjadi tambak seluas 106.134 hektare dari total 326.396.37 hektare wilayah mangrove yang ada di provinsi itu.
"Jadi, tidak bisa dibiarkan karena merupakan wilayah penting untuk dijaga kelestariannya. Kalau mangrove di sana rusak sama saja kita membuka kesempatan supaya musuh lebih mudah masuk ke rumah kita, beradu kekuatan dan lainnya," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Kepala BRGM Hartono mengatakan berdasarkan analisis citra satelit 49 persen dari 106.134 hektare tambak tersebut sebelumnya berupa hutan mangrove di Kalimantan Utara. Untuk itu, sejumlah titik ditargetkan untuk direhabilitasi.
BRGM menargetkan untuk rehabilitasi mangrove di Kalimantan Utara melalui penanaman seluas 31.374 hektare selama tiga tahun ke depan dengan dukungan program M4CR.
"Kami akan konsisten melaksanakan apa yang menjadi tugas kami, termasuk di Kalimantan Utara sampai tahun 2027," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen LHK: Mangrove harus dijaga sebagai benteng pertahanan negara
