Ambon (ANTARA) - Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Maluku menggencarkan proyek penataan kawasan untuk menghadirkan lingkungan pendidikan yang modern sebagai langkah strategis dalam memajukan kualitas pendidikan tinggi di daerah itu.
“Upaya ini merupakan bagian dari visi besar menghadirkan lingkungan pendidikan modern yang mendukung pengembangan sumber daya manusia unggul di kawasan timur Indonesia menuju kampus bertaraf dunia,” kata Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Unpatti, Dr Ruslan H. S. Tawari di Ambon, Rabu.
Pihaknya juga tengah mematangkan perencanaan sejumlah proyek strategis yang telah disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan Sport Center atau pusat olahraga, rumah sakit pendidikan, penataan kawasan berupa jalan dan jembatan, sistem air baku dan air minum, serta rumah susun bagi mahasiswa dan dosen.
“Berkaitan dengan hal itu, tim dari Kementerian PUPR sudah berkunjung ke Ambon dan kami telah menggelar rapat bersama di Unpatti,” kata Tawari.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, pihak universitas didampingi Anggota Komisi V DPR RI Sadiah Uluputty, dari Fraksi PKS Dapil Maluku, yang berkomitmen mengawal dan memperjuangkan proyek-proyek pembangunan Unpatti di tingkat pusat.
“Universitas Pattimura adalah ikon pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia. Sudah waktunya kita mempercepat pembinaan generasi muda melalui penyediaan sarana dan prasarana yang representatif agar kampus ini siap menjadi universitas kelas dunia,” ujarnya.
Saat ini, pihaknya masih melakukan estimasi kebutuhan anggaran dari setiap proyek yang direncanakan.
Ia memperkirakan pembangunan Sport Center akan menelan biaya sekitar Rp150 miliar, sementara proyek air baku dan sarana penunjang lainnya berkisar Rp64 miliar. Total anggaran keseluruhan masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut.
Seluruh proyek tersebut diproyeksikan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, dengan beberapa bagian yang diupayakan dimulai pada 2025, tergantung kesiapan dokumen perencanaan yang dibutuhkan.
“Tentu semuanya sangat bergantung pada dokumen perencanaan yang kita siapkan. Itu akan menjadi bahan diskusi dengan kementerian teknis, Komisi V DPR RI maupun Bappenas. Kita doakan semua proses berjalan lancar dan mendapat jalan terbaik,” tuturnya.
