Ternate (ANTARA) - Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Maluku Utara (Malut) meminta Pemerintahan Prabowo dapat melakukan modifikasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan skema mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga kebijakan makanan bergizi gratis.
"Tentunya dengan melanjutkan BLT ala SBY, diikuti dengan kebijakan Makan Bergizi Gratis, akan memberikan dampak aliran uang negara (APBN) yang inklusif di desa dan kelurahan untuk meningkatkan derajat perekonomian masyarakat lapisan bawah," kata Ketua ISNU Malut, DR Muhktar Adam di Ternate, Kamis.
Dia mengatakan, berbagai program lain yang perlu dilanjutkan adalah Program Penanganan Inflasi melalui penguatan TPID di setiap daerah, yang diikuti dengan kebijakan mengatasi disparitas harga antarpulau, antardaerah dan antarkota dan desa, melalui Program Nusantara Satu Harga (NU-Siaga).
Kemudian juga perlu memanfaatkan BUM Desa untuk memacu perekonomian desa dan Program Tol Laut yang mengatasi ketimpangan harga di Negara Kepulauan.
Untuk itu, ISNU Wilayah Malut mengeluarkan rekomendasi dalam penanganan kemiskinan untuk menyelamatkan kaum Nadhiyin pedesaan di wilayah nusantara yang ditandatangani Ketua ISNU Malut Dr. A Muhktar Adam, dan Sekretaris Dr. Adnan Mahmud.
Dia mengatakan, sebagai wadah kaum cendikia Nadhliyin, perlu melakukan perumusan evaluasi tematik terhadap penyelenggaraan pemerintahan demokratis, dimana Presiden dipilih secara langsung oleh jamaah sejak amandemen UUD 1945, dan memulai pemilihan langsung tahun 2004.
ISNU Wilayah Malut juga menganalisis penanganan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data belanja Pemerintah hasil audit BPK RI dari tahun 2004-2023, yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Data yang disajikan BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan periode 2004-2023.
Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan dana APBN dari subsidi ke BLT pada periode pertama sukses menurunkan angka kemiskinan menjadi 5.864.270 jiwa penduduk miskin. Tercatat penduduk miskin pada akhir masa kepemimpinan SBY sebanyak 27.727.790 jiwa.
Kemudian, Presiden Jokowi di awal pemerintahan mengusung Visi Nawacita dan melanjutkan program Kartu Prasejahtera dan berbagai bentuk kartu penanganan penduduk miskin pada periode pertama hanya mampu menurunkan penduduk miskin sebanyak 2.941.920 jiwa penduduk miskin.
Sedangkan pada periode kedua justru mengalami peningkatan selama masa pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin, yaitu sebesar 433.330 jiwa penduduk miskin. Tercatat menjelang akhir jabatan Presiden Joko Widodo masih ada penduduk miskin sebanyak 25.219.120 jiwa.
