DPRD Maluku minta pemda intervensi pembangunan di daerah terluar

Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku meminta pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan intervensi program pembangunan di berbagai sektor dengan memprioritaskan peningkatan kehidupan warga di daerah terluar dan wilayah perbatasan.

"Kondisi terkini Maluku sudah banyak tersentuh dengan pembangunan, baik itu fasilitas umum untuk menunjang kehidupan warga dan juga pelayanan di berbagai sektor, namun masih banyak warga di pulau terluar yang merasakan belum tersentuh," kata Wakil Ketua DPRD Maluku Abdul Asis Sangkala di Ambon, Senin.

Penegasan Abdul Asis disampaikan saat memimpin rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka memperingati HUT ke-79 Provinsi Maluku tahun 2024 yang dihadiri Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie.

Menurut dia, masih banyak terlihat kehidupan warga yang tidak layak dan berada di ambang kemiskinan.

"Kondisi demikian masih dirasakan sebagian masyarakat Maluku yang jauh dari pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, karena berada di daerah-daerah pedalaman, pulau-pulau terluar, dan di daerah perbatasan," ucapnya.

Menurutnya, sudah waktunya pemda lebih memperhatikan mereka dengan intervensi program pembangunan secara terintegrasi bersama pemerintah pusat agar membawa mereka keluar dari keterisolasian, keterbelakangan, dan kemiskinan.

Ia mengatakan perlu disadari bersama masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari situasi saat ini dan masa datang demi keberlangsungan kemajuan Provinsi Maluku.

"Maka pada momentum peringatan HUT ke-79 Maluku ini, kami mengajak pemda dan seluruh komponen secara bersama-sama memperjuangkan suara rakyat, baik ke pemerintah maupun dalam konteks koordinasi yang sinkron di daerah," ucapnya.

Sementara Pj Gubernur Maluku Sadali Ie dalam paripurna tersebut mengajak DPRD Maluku selaku mitra sejajar pemda untuk bersinergi dengan semua pihak guna berkontribusi bagi kemajuan daerah dalam semangat kebersamaan.

"Dalam rentang usia 79 tahun tegaknya Maluku, berbagai keberhasilan dan kemajuan dari waktu ke waktu telah kita raih, namun berbagai hambatan dan tantangan yang harus dipecahkan," ujarnya.

Selaku pejabat gubernur, kata dia, pihaknya mengemban amanat dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan sesuai tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas ini akan diembannya sampai pelalantikan Gubernur dan Wagub Maluku terpilih dalam Pilkada Serentak 27 November 2024 dengan tugas utama adalah menyukseskan penyelenggaraan pilkada secara aman, damai, jujur, berkualitas, dan demokratis.

Karena itu, lanjutnya, perlu dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat baik DPRD dan Forkopimda, penyelenggara pilkada seperti KPU dan Bawaslu, TNI/Polri, hingga para bupati/walikota, parpol, instansi vertikal.

Disamping itu, kata dia, masih ada tugas strategis lainnya yang menjadi prioritas pemerintah, antara lain pengendalian inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, serta melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi.

"Tugas tersebut terasa berat mengingat rentang waktu kepemimpinan kami yang cukup singkat, namun kami percaya apabila semua elemen anak bangsa ini punya komitmen bergerak dan bekerja bersama secara cepat, cermat, dan cerdas, maka tanggung jawab ini dapat terlaksana," katanya.

Tema HUT provinsi kali ini adalah "Lanjutkan Perjuangan Pattimura, Wujudkan Maluku Maju Menuju Indonesia Emas' menjadi motivasi untuk terus menghidupkan semangat dan jiwa kepahlawanan Pattimura demi Maluku yang lebih baik, maju, dan lebih sejahtera.