Ambon (ANTARA) - Akademisi Universitas Patimura (Upatti) Ambon, Maluku Prof Alex Retraubun mengemukakan industri berbasis ekonomi kerakyatan pada bidang kelautan dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan di provinsi itu.
"Intensifikasi ekonomi kerakyatan menjadi solusi mengentaskan kemiskinan di Maluku, daerah akan maju bila memiliki industri, untuk Maluku industri berbasis ekonomi kerakyatan pada bidang kelautan dapat menjadi cara pengentasan kemiskinan," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Unpatti Prof Alex Retraubun di Ambon, Kamis.
Oleh sebab itu Prof Alex mengatakan ekonomi kerakyatan berbasis kelautan yang mudah dilakukan di Maluku yakni budidaya rumput laut.
“Rumput laut ini yang bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan. Kalau Migas tidak mungkin masyarakat kecil bisa ambil bagian disana, itu bagian pusat saja. Jadi potensi yang ada ini harus dimaksimalkan, untuk menggerakan ekonomi masyarakat," kata mantan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.
Pasalnya, kata dia budidaya rumput laut dinilai sangat bagus karena bisa dipanen sepanjang tahun setiap 45 hari. Oleh sebab itu untuk menjaga keberlangsungan hilirisasi industri kerakyatan itu harus dibangun pabrik, agar ada kepastian hasil dari budidaya untuk langsung di produksi
"Rumput laut dapat diolah menjadi tiga hal yakni bahan makanan, kemudian bisa diolah menjadi bahan industri seperti bahan tambahan pengeboran ramah lingkungan hingga untuk kebutuhan farmasi atau obat-obatan," ucapnya.
Ia mengungkapkan daerah yang berpotensi besar untuk mengembangkan industri budidaya rumput laut di Maluku yakni Maluku Tenggara, Tual, Tanimbar, Aru dan Maluku Barat Daya (MBD).
“Maluku Tenggara itu pulaunya berlapis-lapis. Sehingga produksi rumput laut tidak harus bergantung angin musim apa pun. Ini menjadi salah satu alasan utama kenapa Maluku Tenggara menjadi sasaran untuk pengembangan budidaya rumput laut,” katanya menjelaskan.
Alex mengatakan pola industri berbasis ekonomi kerakyatan tentunya tak hanya sektor kelautan namun pada setiap daerah di Maluku harus memiliki lokasi yang menjadi sentra budidaya beragam komoditas.
Ia menambahkan dengan hilirisasi industri maka Maluku tidak lagi mengirim bahan mentah keluar daerah atau keluar negeri, sehingga nilai setiap komoditas akan lebih tinggi dan tentunya meningkatkan perekonomian para pelaku industri hingga masyarakat kecil.
Saat ini Provinsi Maluku berada pada urutan keempat provinsi termiskin di Indonesia dengan memiliki persentase tingkat kemiskinan sebesar 18,45 persen dari total penduduk di Maluku.
