Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menempatkan Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai salah satu daerah paling rawan bencana alam di Indonesia, karena dari 12 jenis bencana alam, sembilan di antaranya ada di daerah ini.
Kesembilan jenis bencana alam yang rawan terjadi di daerah berpenduduk sekitar 200 ribu jiwa ini adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir lahar dingin, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang pasang dan gelombang tinggi.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate mencatat dari semua jenis bencana alam potensial tersebut, hanya tsunami yang belum melanda kota ini, selebihnya sudah sering terjadi.
Bencana yang paling sering terjadi adalah banjir, angin puting beliung dan gempa bumi. Musibah ini tidak jarang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik.
Bencana banjir dan angin puting beliung yang melanda sejumlah wilayah di Ternate pada pekan lalu misalnya merusak puluhan rumah warga, sedangkan gempa bumi yang menggoyang daerah ini pada beberapa hari lalu 5,0 SR tidak sampai menimbulkan kerusakan fisik.
Data dari BPBD Kota Ternate tersebut juga menginformasikan bahwa bencana alam yang sempat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik yang cukup banyak adalah banjir lahar dingin pada Mei 2012 yang mengakibatkan 14 orang warga meninggal dunia dan merusak ribuan rumah warga di daerah ini.
Selain itu, bencana letusan gunung api Gamalama pada awal 2012 yang mengakibatkan ratusan hektar tanaman perkebunan masyarakat di lereng gunung itu rusak serta terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk operasional Bandara Babullah Ternate selama beberapa hari.
Dampak bencana banjir lahar dingin dan letusan gunung api Gamalama pada 2012 tersebut masih terasa sampai saat ini. Tanaman cengkeh dan pala petani misalnya belum bisa berproduksi secara baik setelah terkena abu vulkanik letusan Gamalama itu.
Menurut Kepala BPBD Kota Ternate Hasim Yusup, upaya yang dilakukan Pemkot Ternate dalam menyikapi posisi Ternate sebagai daerah rawan gempa tersebut adalah bagaimana mengurangi dampaknya bagi masyarakat jika terjadi bencana.
Sejauh ini tidak ada teknologi atau ilmu pengetahuan yang bisa mencegah terjadinya bencana tersebut karena sumbernya dari alam yang di luar jangkauan kemampuan pengetahuan manusia, sehinga yang bisa dilakukan adalah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampaknya jika terjadi.
Pemkot Ternate telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampak jika terjadi bencana, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana tindakan yang harus dilakukan jika terjadi bencana.
Selain itu, melakukan simulasi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi bencana dengan melibatkan masyarakat serta berbagai pihak terkait lainnya seperti tim SAR, relawan Tagana, tim kesehatan dan aparat keamanan setempat.
Kelurahan Siaga Bencana
Upaya lain yang dilakukan Pemkot Ternate untuk mengurangi dampak bencana adalah adalah membentuk `Kelurahan Siaga Bencana` pada wilayah yang paling rawan terkena dampak bencana, terutama untuk jenis bencana yang sering terjadi seperti banjir bandang.
Pemkot Ternate sejauh ini telah membentuk 15 Kelurahan Siaga Bencana, di antaranya di Kelurahan Loto dan Tubo, dua kelurahan yang saat terjadi banjir bandang lahar dingin pada 2012 silam mengalami dampak kerusakan sangat besar.
Melalui Kelurahan Siaga Bencana itu, menurut Hasim Yusup, pemerintah kelurahan, masyarakat serta berbagai pihak terkait lainnya di kelurahan setempat bisa bertindak cepat dan tepat jika terjadi bencana walaupun belum ada bantuan dari pihak terkait lainnya.
Pemkot Ternate juga telah memasang alat peringatan terjadinya banjir pada sejumlah titik di Kota Ternate, sehingga masyarakat jika mendengar bunyi alat peringatan itu bisa segera menyelamatkan diri sebelum banjir datang.
Pemerintah pusat juga telah memasang alat peringatan tsunami pada sejumlah lokasi pantai di Kota Ternate, sehingga adanya alat itu bisa memberi peringatan dini kepada masyarakat pesisir untuk segera menyelamatkan diri jika ada potensi terjadinya tsunami.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate Asghar Saleh mengatakan DPRD Kota Ternate tengah menyiapkan sebuah Peraturan Daerah (Perda) mengenai penanggulangan bencana untuk mengoptimalkan penangganan dampak bencana di daerah ini.
Dengan perda yang merupakan hak insiatif dari DPRD Kota Ternate itu diharapkan penangganan dampak bencana di kota ini lebih maksimal, baik dalam hal penangganan dampak setelah terjadinya bencana maupun pendanaannya.
Penangganan dampak bencana di Kota Ternate selama ini terkesan tidak ada koordinasi yang baik antarinstansi terkait, selain itu penyediaan anggaranya melalui APBD juga tidak menjadi prioritas.
DPRD Kota Ternate telah mengkoordinasikan pembuatan perda mengenai penangganan bencana tersebut ke BNPB di Jakarta dan mendapat respon positif karena perda seperti itu memang sangat dibutuhkan untuk daerah yang rawan bencana.
Sultan Ternate Mudhafar Sjah mengatakan upaya lain yang harus dilakukan masyarakat Kota Ternate terkait posisi Ternate yang rawan bencana adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi seluruh larangan-Nya.
Perilaku sebagian masyarakat di daerah ini yang mulai menyimpang dari nilai-nilai agama dan tuntunan adat, seperti semakin maraknya praktik maksiat, mabuk-mabukan dan penyalahgunaan narkoba bisa mengundang kemurkahan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam bentuk terjadinya bencana.
Masyarakat di Kota Ternate juga harus memperhatikan alam di sekitar dengan cara jangan merusak pelestarian alam, karena Tuhan Maha Agung dalam Al Quran menyebutkan bencana yang terjadi disebabkan oleh ulan manusia itu sendiri.
