Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pemerintah harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) kompeten dan dana yang cukup besar untuk membentuk satuan ruang angkasa atau antariksa yang akan berada di bawah TNI AU.
Hal tersebut harus dilakukan agar SDM yang berkualitas di satuan ruang angkasa dapat didukung dengan teknologi yang moderen di bidang antariksa.
Terkait SDM, menurut Fahmi, satuan ruang angkasa tidak boleh hanya diisi kalangan militer saja melainkan para tenaga ahli yang juga berasal dari kalangan sipil.
"Rekrutmen SDM harus luas, termasuk dari kalangan sipil. Bidang antariksa melibatkan banyak disiplin ilmu, mulai dari fisika, astronomi, hingga teknologi informasi dan telekomunikasi," kata Fahmi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Nantinya, lanjut Fahmi, kalangan sipil dan militer harus bersatu padu dalam kultur kerja yang sama sehingga perbedaan sikap, budaya kerja dapat diatasi dengan baik.
Dengan adanya perpaduan kalangan sipil dan militer, Fahmi yakin akan tercipta kolaborasi yang baik antara ilmu keantariksaan dengan strategi pertahanan militer dalam satuan ruang angkasa.
Tantangan selanjutnya soal pengadaan infrastruktur yang memakan anggaran sangat besar. Menurut Fahmi, teknologi yang dibutuhkan oleh satuan luar angkasa berbeda dengan alat utama sistem senjata (alutsista) yang umumnya dipakai untuk kebutuhan perang.
Pengadaan satelit, radar dan ragam teknologi pendeteksi menjadi hal utama yang harus dipenuhi agar satuan ruang angkasa bisa bekerja secara maksimal.
Namun demikian, Fahmi optimis pemerintah akan memberikan lampu hijau untuk mengucurkan dana demi memperkuat infrastruktur dan fasilitas satuan ruang angkasa.
"Peluang yang bisa dihadirkan juga sangat signifikan, apalagi kalau Indonesia mampu mengintegrasikan satuan ini dengan kapabilitas Matra Siber nantinya," kata Fahmi.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan bahwa pihaknya akan menjadikan wilayah antariksa sebagai kekuatan baru dalam melindungi kedaulatan wilayah udara Indonesia.
"Saya ingin menegaskan bahwa antariksa adalah masa depan pertahanan kita. Penguasaan ruang angkasa akan menjadi kunci kedaulatan nasional pada era modern ini," demikian isi sambutan Tonny yang dibacakan oleh Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo pada pembukaan seminar secara daring bertajuk "Space Capability Development dalam Memperkuat Pertahanan RI dengan Pembentukan Satuan Ruang Angkasa" yang dipantau di Jakarta, Kamis (26/9).
Dalam sambutannya, Marsekal TNI Mohamad Tonny mengatakan bahwa TNI AU saat ini berkomitmen membangun satuan ruang angkasa agar Indonesia dapat memanfaatkan wilayah antariksa sebagai kekuatan militer.
Ia lantas mencontoh beberapa negara yang telah menerapkan hal tersebut seperti Amerika Serikat, India, dan Tiongkok.
Menurut KSAU, negara tersebut telah mengeluarkan dana cukup besar untuk berinvestasi dalam penelitian luar angkasa. Mereka berhasil memanfaatkan kekuatan antariksa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki.
"Negara tersebut menggunakan ruang angkasa sebagai pengamatan intelijen, pengintaian. Situasi ini memberikan tantangan sendiri bagi Indonesia, terutama di TNI AU," kata Marsekal TNI Tonny.
KSAU membenarkan bahwa hal itu butuh dana yang besar serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan profesional untuk memajukan satuan antariksa ini.
Oleh karena itu, dia berharap upaya ini mendapatkan dukungan dari pemerintah demi terciptanya penguatan pertahanan wilayah NKRI.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat: Satuan antariksa butuh SDM berkualitas dan anggaran besar
