Pemkot Ambon-TPPS berkomitmen memutus mata rantai stunting

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berkomitmen untuk memutuskan mata rantai stunting di kota itu.

"Upaya memutuskan mata rantai kasus baru stunting terus dilakukan dengan mengawasi, mengawal tahapan kebijakan dan tindaklanjut penanganan kekerdilan di setiap wilayah kerja, " kata Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus N Kaya, di Ambon, Rabu.

Ia mengatakan mengacu pada data survei kesehatan nasional, prevalensi kekerdilan atau stunting di Kota Ambon mengalami penurunan bertahap dalam beberapa tahun terakhir, dari 21,8 persen pada 2021 menjadi 21,1 persen di 2022, dan 20,7 persen di tahun 2023.

Saat ini angka kasus kekerdilan di kota Ambon naik mencapai 435 balita atau 2,34 persen setelah dilakukan intervensi serentak kekerdilan.

Partisipasi masyarakat membawa bayi dan balita ke Posyandu meningkat, setelah dilakukan intervensi serentak stunting, dari yang awal sebanyak 16 ribu meningkat menjadi 21 ribu balita.

Berdasarkan data penimbangan balita periode Januari - Juli 2024, terdapat peningkatan signifikan angka kekerdilan.

Ia merinci, periode Januari 2024, jumlah balita yang diukur sebanyak 16.257, temuan kekerdilan 382 atau 2,35 persen.

Februari 2024, balita yang diukur 17.031 dan temuan stunting 387 atau 2,27 persen. Maret, balita yang diukur sebanyak 16,042 dan stunting 354 atau 2,20 persen.

Bulan April tercatat 15.789 balita yang diukur dan ditemukan 356 stunting atau 2,25 persen, sementara di Mei sebanyak 16.445 balita yang diukur dan 365 stunting atau 2,21 persen.

Sementara saat Intervensi serentak stunting pada Juni 2024, tercatat 21.175 balita yang diukur dan ditemukan 456 stunting atau 2,15 persen, dan Juli tercatat 18.147 balita yang diukur dan ditemukan 435 stunting atau 2,34 persen.

Pemkot Ambon katanya, berkomitmen mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam mempercepat penurunan angka stunting.

Melalui kolaborasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Tim Penggerak PKK, dan pendamping di berbagai wilayah, berbagai program intervensi telah dijalankan.

"Salah satu langkah signifikan yang kami lakukan adalah verifikasi dan validasi data stunting sejak tahun lalu. Ini menunjukkan kerja keras dan kepedulian tinggi dari para kader posyandu, yang telah membantu mengurangi risiko stunting pada anak-anak di Ambon," katanya.

Pihaknya juga memuji inisiatif kunjungan serentak TPPS dan TP PKK, dengan dukungan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ke posyandu dan rumah-rumah warga.

"Upaya ini berdampak besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di posyandu," ujarnya.