Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara meminta tambahan kuota BBM khususnya minyak tanah kepada Pertamina karena dalam 30 tahun terakhir belum ada penambahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Malra, Bernadus Rettob dalam rapat koordinasi bersama Pj. Sekda Malra, Nicodemus Ubro dan Kepala PT Pertamina Cabang Tual – Malra, Asep Bagja, dan para agen BBM, di Langgur, (6/11/2024).
Rakor tersebut menghasilkan beberapa solusi dalam mengatasi kelangkaan minyak tanah yang saat ini terjadi di Maluku Tenggara yakni, peningkatan, penindakan dan pengawasan Disperindag atas penyaluran minyak tanah dari pangkalan kepada para pengecer dan menyurati BPH Migas dan Pertamina untuk penambahan kuota BBM di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025.
Menurut Disperindag Malra, untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah yang terjadi di masyarakat, pihaknya telah melakukan rapat internal.
Menurut Rettob, berdasarkan surat Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi Nomor: T-34/mg.05/BPH/2024 tanggal 12 Januari 2024, jumlah kuota minyak tanah untuk Malra sebanyak 5.537 kiloliter per tahun. Dia menegaskan, kuota minyak tanah adalah hak masyarakat yang harus diberikan melalui agen-agen BBM yang ada
"Selama ini baru 385 KL per bulan untuk tahun 2024. Jika berdasarkan jumlah 5.537 KL, masih ada sisa kurang lebih 917 KL kuota minyak tanah untuk wilayah Maluku Tenggara. Karena ini menyangkut usaha-usaha kecil UMKM di pangkalan-pangkalan untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Menindaklanjutinya kami akan siapkan surat tertulis resmi kepada BPH Migas dan Pertamina, untuk penambahan kuota ," ulas Rettob.
Menurut Rettob, mengingat jumlah penduduk terus meningkat, sehingga kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan minyak tanah juga bertambah.
"Pemkab Malra akan segera sampaikan surat tertulis kepada PT Pertamina. Kita minta penambahan jumlah kuota 892.000 KL, ” jelas Plt Kadis Disperindag Kabupaten Maluku Tenggara.
Untuk mengantisipasi kelangkaan minyak tanah pihaknya bersama Pemkab Malra akan menggelar operasi pasar jelang perayaan Natal 25 Desember 2024 dan tahun Baru 1 Januari 2025.
”Ini adalah upaya Pemkab Malra bantu masyarakat yang terdampak kelangkaan minyak tanah," pungkasnya.
Sementara itu Pj. Sekda Malra, Nicodemus Ubro dalam rakor tersebut mengaku sesuai data dan laporan Disperindag Malra, stok BBM jenis minyak tanah dari Januari hingga Juli 2024, dalam kondisi aman dan normal.
”Namun dari Agustus 2024 hingga saat ini, masyarakat kesulitan peroleh minyak tanah, karena terjadi kenaikan harga dan kelangkaan,"Jelasnya.
Untuk itu Pj. Sekda Ubro mengatakan, sudah mencapai solusi dalam mengatasi kelangkaan minyak tanah jelang perayaan Nataru yakni Disperindag akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas distribusi dari pangkalan kepada para pengecer yang ada di Maluku Tenggara.
"Selain itu, Pemkab Malra akan menyurati tertulis BP Migas, untuk meminta kenaikan kuota BBM di Kabupaten Maluku Tenggara, sebab sudah masuk 20 – 30 tahun, jatah BBM Malra tidak alami kenaikan signifikan, padahal kebutuhan dan permintaan masyarakat dan jumlah penduduk meningkat setiap tahun," pungkasnya.
Kepala PT Pertamina Tual, Asep Bagja mengungkapkan, PT Pertamina bertanggungjawab atas distribusi BBM dari Pertamina kepada Agen, sebab stok Pertamina tersedia setiap saat.
"Tidak ada kelangkaan, stok BBM di Pertamina tersedia. Namun perlu pengawasan masyarakat atas distribusi BBM dari agen ke pangkalan hingga pengecer harus ada pengawasan bersama," jelas Asep. (DS).
Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Malra, Bernadus Rettob dalam rapat koordinasi bersama Pj. Sekda Malra, Nicodemus Ubro dan Kepala PT Pertamina Cabang Tual – Malra, Asep Bagja, dan para agen BBM, di Langgur, (6/11/2024).
Rakor tersebut menghasilkan beberapa solusi dalam mengatasi kelangkaan minyak tanah yang saat ini terjadi di Maluku Tenggara yakni, peningkatan, penindakan dan pengawasan Disperindag atas penyaluran minyak tanah dari pangkalan kepada para pengecer dan menyurati BPH Migas dan Pertamina untuk penambahan kuota BBM di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025.
Menurut Disperindag Malra, untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah yang terjadi di masyarakat, pihaknya telah melakukan rapat internal.
Menurut Rettob, berdasarkan surat Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi Nomor: T-34/mg.05/BPH/2024 tanggal 12 Januari 2024, jumlah kuota minyak tanah untuk Malra sebanyak 5.537 kiloliter per tahun. Dia menegaskan, kuota minyak tanah adalah hak masyarakat yang harus diberikan melalui agen-agen BBM yang ada
"Selama ini baru 385 KL per bulan untuk tahun 2024. Jika berdasarkan jumlah 5.537 KL, masih ada sisa kurang lebih 917 KL kuota minyak tanah untuk wilayah Maluku Tenggara. Karena ini menyangkut usaha-usaha kecil UMKM di pangkalan-pangkalan untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Menindaklanjutinya kami akan siapkan surat tertulis resmi kepada BPH Migas dan Pertamina, untuk penambahan kuota ," ulas Rettob.
Menurut Rettob, mengingat jumlah penduduk terus meningkat, sehingga kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan minyak tanah juga bertambah.
"Pemkab Malra akan segera sampaikan surat tertulis kepada PT Pertamina. Kita minta penambahan jumlah kuota 892.000 KL, ” jelas Plt Kadis Disperindag Kabupaten Maluku Tenggara.
Untuk mengantisipasi kelangkaan minyak tanah pihaknya bersama Pemkab Malra akan menggelar operasi pasar jelang perayaan Natal 25 Desember 2024 dan tahun Baru 1 Januari 2025.
”Ini adalah upaya Pemkab Malra bantu masyarakat yang terdampak kelangkaan minyak tanah," pungkasnya.
Sementara itu Pj. Sekda Malra, Nicodemus Ubro dalam rakor tersebut mengaku sesuai data dan laporan Disperindag Malra, stok BBM jenis minyak tanah dari Januari hingga Juli 2024, dalam kondisi aman dan normal.
”Namun dari Agustus 2024 hingga saat ini, masyarakat kesulitan peroleh minyak tanah, karena terjadi kenaikan harga dan kelangkaan,"Jelasnya.
Untuk itu Pj. Sekda Ubro mengatakan, sudah mencapai solusi dalam mengatasi kelangkaan minyak tanah jelang perayaan Nataru yakni Disperindag akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas distribusi dari pangkalan kepada para pengecer yang ada di Maluku Tenggara.
"Selain itu, Pemkab Malra akan menyurati tertulis BP Migas, untuk meminta kenaikan kuota BBM di Kabupaten Maluku Tenggara, sebab sudah masuk 20 – 30 tahun, jatah BBM Malra tidak alami kenaikan signifikan, padahal kebutuhan dan permintaan masyarakat dan jumlah penduduk meningkat setiap tahun," pungkasnya.
Kepala PT Pertamina Tual, Asep Bagja mengungkapkan, PT Pertamina bertanggungjawab atas distribusi BBM dari Pertamina kepada Agen, sebab stok Pertamina tersedia setiap saat.
"Tidak ada kelangkaan, stok BBM di Pertamina tersedia. Namun perlu pengawasan masyarakat atas distribusi BBM dari agen ke pangkalan hingga pengecer harus ada pengawasan bersama," jelas Asep. (DS).
