Pemkot Ambon paparkan implementasi kota pintar di evaluasi tahap dua

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota Ambon memaparkan capaian implementasi program "smart city" atau kota pintar tahap dua.

"Hari ini kita mengikuti evaluasi tahap dua program kota pintar, yang terakomodasi dalam Rencana Induk smart city Kota Ambon 2023, sekaligus fase akhir pelaksanaan Rencana Induk 2019-2024, " kata Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus N Kaya di Ambon, Selasa.

Evaluasi Kota pintar dipaparkan enam dimensi "smart governance" atau tata kelola cerdas mencakup kegiatan pada badan/dinas Disdukcapil, BPPRD, DPMPTSP, dan Diskominfo.

Sedangkan Dimensi "smart branding" mencakup program Dinas Pariwisata dan Ambon Music Office (AMO) mencakup pemasaran pariwisata, kegiatan musik sudut kota, festival panas pela dan gandong, festival lorong budaya, promosi wisata kuliner di Tapal kuda, Air Salobar.

Serta program unggulan AMO mencakup program sound of green dan hutan musik.

Sementara dimensi "smart economic" merupakan program Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi.

Serta "smart society yakni DP3AMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan, "smart living untuk Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPPKB, PRKP,.dan "smart environment" merupakan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.

Ia mengatakan, ada tiga elemen besar yang harus diperhatikan guna mengimplementasikan kota pintar di kota yang memiliki ikon "Ambon City of Music".

Tiga elemen besar yakni integrasi seluruh dimensi pelayanan, kemudian partisipasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik, yang diharapkan berimplikasi pada terbangunnya kota yang aman, nyaman dan lestari untuk warga.

"Kami bersyukur respon tim penguji sangat baik paparan evaluasi Kota pintar, data-data yang sudah kami sampaikan cukup lengkap, kami harapkan bisa mendapatkan peringkat yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, " katanya.

ia menambahkan, kendala yang dihadapi Pemkot Ambon terkait alokasi anggaran khusus di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang khusus untuk pelaksanaan program kota pintar.

"Saat ini baru sekitar 2,5 persen anggaran dari APBD kota Ambon, kami sampaikan bahwa pelaksanaan kota pintar yang selama ini terjadi kita tidak bertumpu hanya kepada APBD tetapi juga dana TJSL bantuan sponsor yang mendukung program kota pintar ," katanya.