Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meminta kabupaten kota di daerah itu untuk memfasilitasi warga yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) agar bisa memilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
“Provinsi Maluku masih terdapat 180 ribu penduduk yang belum memiliki KTP elektronik, saya perintahkan kepada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota se-Maluku agar segera mengambil langkah cepat guna menyiapkan solusinya," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie di Ambon, Selasa.
Hal itu dikatakannya dalam Rapat Koordinasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Kota Ambon.
Untuk itu, kata Sadali, pemerintah kabupaten/kota di Maluku juga diminta melakukan koordinasi aktif dengan KPU dan Bawaslu sehingga tidak terjadi penyalahgunaan pemilih atau pelanggaran pilkada lainnya
“Selaku Penjabat Gubernur, kami selalu membangun koordinasi yang efektif pada level Forkopimda Provinsi Maluku dan tim Desk Pilkada Provinsi Maluku. Kami berharap hal yang sama dapat ditindaklanjuti oleh bupati dan wali kota,” ujarnya.
Sementara itu sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ pada 6 September 2024 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Penjabat Gubernur Maluku juga meminta pihak Bawaslu, TNI/Polri, dan aparat penegak hukum, agar lebih represif dalam menekan praktek politik uang, kampanye hitam, politik identitas, berita hoaks, ujaran kebencian dan praktek lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik.
“Untuk itu kami tegaskan agar tim desk pilkada secara rutin mengawasi, memantau dan melaporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi wilayah, agar upaya cegah dini dan langkah cepat dapat dilakukan sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing,” ucap Sadali.
Sadali juga menegaskan bahwa masalah netralitas adalah salah satu aspek yang paling disoroti dalam setiap perhelatan pilkada karena para pimpinan bangsa ini selalu menyuarakan agar penyelenggara negara tidak memihak dan wajib netral.
“Oleh karena itu kami kembali mengingatkan agar penyelenggara pilkada, ASN, perangkat daerah, unsur kecamatan, hingga desa dan negeri, serta TNI Polri untuk menjaga netralitas. Hal ini dianggap penting sebab hari pencoblosan pilkada semakin dekat, dan tekanan persaingan semakin meningkat, bila tidak hati-hati mengambil keputusan maka saudara bisa terjebak dalam dilema politik praktis,” ujarnya.
Sadali juga mengajak pemerintah kabupaten/kota se-Maluku dan jajaran serta seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun sinergisitas kerja guna menyukseskan Pilkada serentak 2024.
“Mari kita ciptakan pilkada yang aman, jujur dan demokratis agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Maluku,” ujarnya.
