Tidore Kepulauan Diperjuangkan Jadi Daerah Otonomi Khusus

Ternate (Antara Maluku) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan bersama Kesultanan Tidore, Maluku Utara, dan berbagai pihak terkait lainnya di daerah itu, akan memperjuangkan agar Tidore Kepulauan menjadi daerah otonomi khusus.

Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Hamid Muhammad mengatakan di Tidore, Minggu, alasan memperjuangkan Tidore Kepulauan menjadi daerah otonomi khusus di antaranya pada masa lampau Tidore memiliki peran strategis, baik dalam mengusir penjajah maupun pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran Tidore dalam upaya mengusir kolonial, di antaranya dapat dibuktikan dari kegigihan Sultan Tidore, seperti Sultan Nuku dalam mengusir Spanyol dan Protugis, yang kemudian membawa Sultan Nuku sebagai salah seorang pahlawan nasional.

Sedangkan peran Tidore dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Hamid Muhammad, di antaranya dapat dibuktikan dari kesediaan Sultan Tidore yakni Sultan Djainal Abidin untuk memasukan seluruh wilayah kekuasaannya ke dalam wilayah Indonesia Timur, yakni meliputi seluruh Pulau Tidore, Halmahera, Pulau Seram dan Papua masuk dalam Negara Kesatua RI.

Tidore juga menjadi ibu kota pertama Provinsi Irian Barat dan sangat berperan membantu pemerintah Indonesia dalam upaya membebaskan Irian Barat dari Belanda, bahkan pada tahun 1956 Presiden Soekarno berkunjung ke Tidore untuk mengikuti peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI.

"Wilayah Papua yang dulunya merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Tidore bisa mendapat otonomi khusus dengan kecuran dana triunan rupiah setiap tahun, mengapa Tidore tidak mendapat otonomi khusus," katanya.

Pemkot Tidore Kepulauan kini terus mengumpulkan data-data terkait dengan peran Tidore pada masa lampau sebagai bahan untuk diserahkan ke pemerintah pusat dan diharapkan data-data itu nantinya dapat meyakinkan pemerintah pusat untuk menjadikan Tidore Kepulauan sebagai daerah otonomi khusus seperti yang telah diberikan kepada Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Ia juga mengharapkan kepada wakil Malut di DPR RI dan DPD membantu menyuarakan aspirasi untuk menjadikan Tidore sebagai daerah otonomi khusus, karena penetapan sebuah daerah menjadi daerah otonomi khusus harus mendapat persetujuan pula dari DPR RI.