Ambon (ANTARA) - Kantor Perwakilan bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku mencatat realisasi indeks harga konsumen (IHK) gabungan kabupaten/kota Provinsi Maluku April 2025 mengalami inflasi dan berada di level rendah.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Maluku mengalami inflasi bulanan sebesar 0,09 persen, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,72 persen," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Mohamad Latif di Ambon, Sabtu.
Secara spasial, inflasi bersumber dari dua kota /kabupaten pembentuknya, yaitu Kota Ambon dan Kota Tual yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 1,14 persen dan 1,31 persen, di tengah deflasi yang dialami oleh Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,67 persen.
Menurutnya secara tahunan, inflasi Maluku pada April 2025 tercatat sebesar 3,34 persen ,lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,54 persen . Meskipun demikian, tingkat inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang mengalami inflasi sebesar 1,17 persen .
Capaian inflasi yang lebih rendah di bulan ini utamanya disebabkan oleh deflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,95 persen.
Penurunan harga utamanya terjadi pada komoditas ikan pelagis seperti ikan layang, ikan selar, ikan tongkol dan ikan cakalang, utamanya di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
Namun demikian, inflasi yang lebih rendah tertahan oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar yang mengalami inflasi dengan andil sebesar 1 ,02 persen.
Terjadinya inflasi pada kelompok tersebut dipengaruhi oleh kembali normalnya tarif listrik pascabayar setelah berakhirnya program diskon tarif listrik pada Maret 2025.
"Kedepan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)," ujarnya.
Hingga akhir April 2025 telah dilakukan pelaksanaan Misi Dagang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemenuhan pasokan bahan pangan di wilayah Maluku, mempercepat bongkar muat barang melalui kerjasama dengan PT Pelindo khususnya terkait komoditas bawang dan telur ayam,
Kemudian rapat koordinasi antara Kementerian Perekonomian, Pemerintah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, dan PT Pelni dalam menciptakan kelancaran distribusi utamanya melalui jalur pelayaran kapal, melakukan pengendalian dan pengawasan angkutan umum pada momen Hari Raya Idul Fitri 1-5 April 2025 serta melakukan pemantauan stok dan harga barang kebutuhan pokok termasuk komoditas perikanan.
