Ambon (Antara Maluku) - DPRD Kota Tual meminta Badan Pusat Statistik memperbaiki data jumlah penduduk di wilayah itu agar tidak terus dirugikan dalam mendapatkan dana alokasi khusus maupun dana bagi hasil dari pemerintah.
"Data jumlah penduduk Kota Tual perlu direvisi oleh BPS melalui survei penduduk antarsensus karena saat ini jumlahnya mencapai 87.068 jiwa," kata anggota DPRD Kota Tual Eva Balubun di Ambon, Selasa.
Penjelasan Eva disampaikan dalam kegiatan silaturahim dan rapat kerja antara pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual dengan pimpinan DPRD Provinsi Maluku serta delapan anggota legislatif provinsi asal dapil VI Maluku.
Menurut Eva, data BPS menyebutkan jumlah penduduk hanya sebesar 60.000 jiwa lebih sehingga angka tersebut sangat berpengaruh terhadap pengalokasian DAK maupun dana bagi hasil dari pemerintah.
"Dari jumlah penduduk Kota Tual tahun 2014 sebesar 80.068 jiwa ini tersebar pada beberapa pulau di Kota Tual seperti Pulau Dulla, Pulau Kur, dan Pulau Toyando.
Wakil rakyat dari Kota Tual ini juga mengharapkan dibangunnya sebuah kantor Statistik di daerah itu sehingga berbagai kegiatan sensus maupun survei terlaksana secara baik, cepat dan akurat.
Ketua DPRD Kota Tual Fadilah Rahawarin mengatakan, kehadiran pimpinan bersama 20 anggota legislatif di provinsi untuk meminta perhatian alokasi dana dalam APBN untuk membangun infrastruktur dasar di daerah itu.
Misalnya masalah kelistrikan yang belum merata di pulau-pulau, pembangunan jalan dan jembatan serta talud penahan ombak hingga persoalan transportasi laut.
"Warga di kepulauan Kur Utara dan Selatan hanya dapat menikmati listrik di malam hari, sedangkan siang hari terjadi pemadaman total," katanya.
Sementara Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae mengatakui belum mendapatkan laporan resmi dari BPS terkait jumlah penduduk miskin di provinsi ini menurut setiap kabupaten dan kota.
"Kami sudah mengaggendakan pertemuan dengan BPS Maluku dan nanti ditanyakan, berapa kontribusi penduduk miskin di Kota Tual terhadap provinsi ini yang secara nasional berada di urutan keempat termiskin," ujarnya.
Edwin juga mengingatkan para wakil rakyat dari Kota Tual untuk menyampaikan data atas berbagai persoalan pembangunan secara rinci agar bisa dikoordinasikan dengan pemerintah.
"Maluku kali ini mendapatkan dana kompensasi BBM dari pemerintah sebesar Rp180 miliar, tapi secara rinci ke kabupaten dan kota belum diketahui sehingga perlu dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum," katanya.
