Istana: Inpres Pulau Enggano respons cepat gaya pemerintahan saat ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 tahun 2025 untuk percepatan pembangunan Pulau Enggano merupakan bukti cepatnya pemerintah dalam merespons terhadap permasalahan yang menjadi gaya pemerintahan saat ini.

Prasetyo menjelaskan Inpres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto itu menjadi solusi yang dipecahkan oleh pemerintah bersama DPR RI.

"Kita menyelesaikan Pulau Enggano memang bersama-sama, ya ini boleh kita sebut gaya baru pemerintahan sekarang. Kita coba responsif dan memang seharusnya, menurut kami memang seperti itu," kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7).

Menurut Prasetyo, permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat sangat dinamis dan cepat terjadi perubahan.

Oleh karenanya, jika ada sebuah permasalahan besar yang dituntut oleh masyarakat untuk segera diselesaikan, seperti Pulau Enggano yang terisolasi, pemerintah akan merespons cepat dengan berkoordinasi dengan DPR.

Prasetyo yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI tersebut juga menilai komunikasi dengan pihak legislatif itu lebih mudah dalam mencari jalan keluar.

"DPR juga sekarang kita komunikasi sangat mudah sekali. Saya dengan pimpinan-pimpinan DPR karena kebetulan juga dulu pernah di tugas di sana. Jadi komunikasinya enak, sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang bisa dengan cepat kita cari jalan keluarnya," kata Prasetyo.

Adapun sebelum Inpres Percepatan Pembangunan Pulau Enggano ditandatangani Presiden Prabowo, Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu mengalami pendangkalan alur, sehingga aktivitas keluar masuk dermaga pelabuhan menjadi terganggu.

Selama tiga bulan terakhir, aktivitas pelayaran menggunakan kapal penyeberangan ke Pulau Enggano juga terganggu. Akses masyarakat Enggano pun menjadi terkendala dan terisolasi karena kapal penyeberangan tidak bisa keluar masuk dermaga Pelabuhan Pulau Baai.