Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Hukum, membahas isu-isu strategis guna mendorong pelayanan masyarakat.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum, Nico Afinta dalam arahannya di Ternate, Rabu, menyampaikan bahwa pelayanan publik baik pelayanan dan pembinaan hukum didukung melalui fungsi fasilitatif sehingga indikator kinerja penilaian tugas fasilitatif harus diotimalkan.
Adapun indikator tugas yang menjadi bahan analisis dan evaluasi Sekjen meliputi kinerja pengelolaan anggaran, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan sumber daya manusia (SDM), publikasi kegiatan berdampak, pengelolaan teknologi informasi (TI), dan pengembangan SDM.
"Kita pastikan agar fungsi fasilitatif ini dapat menopang kinerja pelayanan publik. Masyrakat harus memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan informatif," tambahnya.
Kaitan dengan itu, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir meminta jajarannya untuk fokus pada rencana aksi dan target perjanjian kinerja yang telah ditentukan dari pusat. Terutama dalam menopang isu-isu strategis seperti percepatan pendirian pos bantuan hukum di seluruh desa dan kelurahan, layanan hukum lainnya.
“Kemenkum Malut terus mendorong agar fungsi administrasi dan fasilitatif mampu menunjang tugas pelayanan hukum, pembinaan hukum, fasilitasi produk hukum daerah, dan strategi kebijakan yang berdampak,” ujarnya.
Argap menyinggung pengerjaan pembangunan gedung Kanwil Kemenkum Malut yang baru, yang saat ini progres pembangunan tahap II telah berjalan optimal. Untuk itu ia berharap kehadiran gedung baru Kemenkum Malut menjadi representatif layanan masyarakat yang lebih baik.
