Ternate (Antara Maluku) - Pemasangan instalasi listrik rumah warga di pulau terpencil Hiri dan Moti, Maluku Utara, belum dirampungkan karena terkendala berbagai kebutuhan material untuk pembangunan tersebut.
"Memang targetnya Ramadhan ini warga telah menikmati listrik, tetapi meleset dan hingga kini warga dua Kecamatan itu, belum juga menikmati listrik PLN yang sudah diresmikan bulan lalu oleh Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman," kata Ketua Panitia Peresmian Listrik Moti dan Hiri Junaidi Ishak di Ternate, Senin.
Dia menyatakan, keterlambatan pemasangan instalasi listrik di dua Kecamatan terluar itu, akibat dari keterbatasan material, maupun terlambatnya pihak Kelurahan dalam memasukan daftar nama-nama Kepala Keluarga (KK) tidak mampu.
Menurut dia, instalasi itu sudah datang tiga hari lalu, tapi pada saat bongkar barang di kapal, didahului sembako makanya tertunda, untuk instalasi listrik itu rencananya Besok (14/7) baru dibongkar.
Selain itu, pekerjaan pemasangan akan dilaksanakan pada hari Minggu ini dan ditargetkan kejar selesai lebaran sebanyak 265 langganan yang harus mereka pasang instalasi yang tersebar di seluruh Kelurahan.
Sedangkan, untuk tahap awal pemasangan instalasi listrik di Moti setelah peresmian listrik itu telah disiapkan sebanyak 50 rumah, sedangkan di Hiri sebanyak 50 KK untuk pemasangan gratis, bahkan biaya pemasangan kalau kapasitas lampu 450 volt di kisaran Rp380 ribu tambah dengan biaya CLO Rp150 ribu, tapi semua digratiskan, tidak perlu dipersoalkan, jelasnya.
Dia menjelaskan, Persoalan pemasangan instalasi listrik di Hiri itu karena terdapat tiga Kelurahan tidak memasukan data validasi penduduk yang layak mendapatkan pemasangan gratis seperti di Kelurahan Faudu, Tafraka dan Dorari Isa, Lurahnya belum memasukan data KK, sehingga belum bisa dikerjakan.
Bahkan, sampai saat ini Camat dan Lurah masukan data digabung, malah ada yang tidak layak gratis namanya dimasukkan, sehingga harus dipisahkan mana layak gratis dan mana tidak layak.
Untuk di Moti sendiri kata dia, data KK yang dimasukan Lurah telah rampung. Hanya saja, keterlambatan material. Untuk itu, dirinya meminta masyarakat yang kategori mampu atau PNS, TNI dan polisi, agar dapat melaporkan kepada pihak PLN, sebab yang bersangkutan tidak kategori non subsidi listrik.
Sementara itu, Sekkot Ternate M Tauhid Soleman mengatakan akan memanggil Lurah serta Camat Hiri untuk mempertanggung jawabkan keterlambatan pemasukan administrasi yang dibutuhkan.
"Saya akan panggil Camat dan Lurah, karena hal tersebut merupakan tugas pokok di Kelurahan dan Kecamatan membantu masyarakat," katanya.
